Ekonom Minta Pemerintah Lindungi Industri Hasil Tembakau

Pengamat ekonomi Aviliani mengingatkan agar pemerintah konsisten dalam membuat kebijakan industri, termasuk industri tembakau yang notabene memberi kontribusi besar kepada negara. Jangan sampai, akibat tidak ada kepastian hukum pengusaha dirugikan.  
 
Ia meminta agar pemerintah menyusun kembali komoditi mana saja yang memiliki nilai tambah signifikan. Memang, kata Aviliani, ada road map untuk mengurangi produksi rokok. Namun begitu, ia yakin industri juga akan komitmen.
 
"Perusahaan besar di industri rokok apalagi yang sudah go public tentu selalu berpikir kepastian hukum. Selama ini memang aneh, ketika pemerintah kurang pajak, tiba-tiba cukai untuk rokok dinaikkan mendadak. Ini, kan, mengganggu kinerja perusahaan, industri dan saham perusahaan," ujar Aviliani, saat dihubungi di Jakarta, Kamis (5/3).
 
Menurut dia, setiap investor yang masuk ke industri, selalu berharap ada kepastian hukum berupa regulasi yang tidak cepat berubah. Pasalnya, investor selalu memiliki ekspektasi untuk mendapat keuntungan. Sehingga tidak bisa aturan berubah terus apalagi secara mendadak.
 
"Masing-masing industri punya road map, tidak bisa tiba-tiba ada aturan yang mengubah roadmap itu secara ujug-ujug atau mendadak," tegasnya.
 
Dari sisi dampak lain, jika sektor tembakau tidak masuk kategori strategis, kata dia, memang akan memiliki dampak turunan secara langsung. Baik terhadap petani hingga tenaga karyawan.
 
"Yang sudah pasti tentu saja akan ada pengurangan pegawai. Saya lebih menyarankan pemerintah memberi kepastian hukum bagi industri, termasuk IHT," tegasnya.

Sebelumnya, Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri) mempertanyakan tidak dimasukkannya Industri Hasil Tembakau (IHT) dalam RIPIN 2015-2035 sebagai industri strategis. Di Lampiran angka IV bagian C RPP tersebut menyebutkan, IHT tidak termasuk dalam 10 industri prioritas yang menjadi fokus Pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam RIPIN 2015-2035.

Saat ini draft RPP yang disusun Kementerian Perindustrian tersebut sudah berada di Kantor Sekretariat Negara untuk disinkronisasi dengan aturan lain yang berkaitan.[wid]