Dituntut Buruh Pelabuhan Lakukan Mogok, Jumhur Bilang Nanti Dulu

Demikian disampaikan Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Maritim Indonesia (FSPMI), Moh Jumhur Hidayat, dalam  HUT FSPMI ke-16 di Gelangang Remaja Jakarta Utara (Jumat,  21/11). Hadir dalam acara ini ratusan anggota dan pemangku kepentingan.

Kata Jumhur, sistem pekerja outsourcing terjadi pada pekerja-pekerja bongkar muat di pelabuhan-pelabuhaan utama di Indonesia yang dikenal sebagai TKBM (tenaga kerja bongkar muat). Dengan sistem ini, masih banyak di antara mereka yang mendapat upah di bawah Upah Minimum Propinsi (UMP).

"Padahal mereka adalah garda terdepan dalam kelancaran arus barang ekspor impor yang nilainya lebih dari lima ribu triliun rupiah. Ini ironi besar yang harus segera dihapuskan!" tegas Jumhur, yang sudah dekat dengan buruh sejak mahasiswa.

Jumhur juga menyesalkan hingga saat ini tidak ada dana seperti jasa produksi atau bonus tahunan yang diberikan kepada para pekerja TKBM yang berjumlah sekitar 12.000 orang. Padahal keuntungan dari Pelindo II pada 2013 saja mencapai 6,12 triliun rupiah.

"Ini jelas telah terjadi eksploitasi manusia oleh negara dan ini palanggaran dasar dari cita-cita kemerdekaan," tegas Jumhur, yang saat menjadi aktivis mahasiswa ITB di era 80-an sempat jadi tahanan politik Orde Baru.

Oleh sebab itu, lanjut Jumhur, penyisihan misalnya 1 sampai 2 persen dari hasil keuntungan Pelindo II dan Pelindo lainnya untuk bonus jasa produksi merupakan hal yang wajar karena tidak akan membuat perusahaan bangkrut dan tidak juga membuat buruh TKBM jadi kaya raya.

"Mereka hanya ingin hidup normal dan layak di negara Pacasila ini. Hal ini pasti menjadi agenda yang diperjuangkan oleh FSPMI," ungkap Jumhur.

Menurut Jumhur, tuntutan ini tidak berlebihan terlebih kebijakan pemerintah saat ini mau mengembangkan sektor maritim. Maka sudah sewajarnya mereka yang berada di sektor ini hidup sejahtera, dan bukan sebaliknya seperti ayam mati di lumbung padi.

Saat Jumhur menyampaikan pidato, salah seorang buruh TKBM menginterupsi. Ia meminta agar Jumhur Hidayat memerintahkan seluruh pekerja pelabuhan anggota FSPMI untuk mogok kerja. Dan untuk diketahui, pekerja TKBM di Pelindo II Tanjuk Priok saja sekitar 3.000 orang. [ysa]