Virus Asing Leluasa Menyebar di Sektor Migas

Begitu dikatakan oleh Ketua Badan eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Jakarta, Erwin Djamaluddin dalam sebuah diskusi yang berlangsung di Depok, Jumat (10/10).

Dia menjelaskan, virus dimaksud tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang memberikan kemudahan bagi asing melakukan pengelolaan di Indonesia. Virus lainnya yang menyusul adalah undang-undang berwatak liberal yaitu Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007.

"Isinya tentang penanaman modal asing, yang menyebutkan bahwa sektor migas dan pertambangan boleh dikuasai korporasi asing hingga mencapai 95 persen," tambah Erwin.

Pada kesempatan sama, Direktur Energi Watch Ferdinan Hutahayan menjelaskan, gerak Pertamina sebagai penanggung jawab penuh bagi pemenuhan kebutuhan bahan bakar minyak di Indonesia terbatasi undang- undang tersebut. Akibatnya, sulit untuk membuat kilang-kilang baru di dalam negeri.

Data Ditjen Migas tahun 2012 menunjukan bahwa 74 persen kegiatan usaha hulu atau pengeboran migas dikuasai perusahaan asing. Makanya, rakyat harus menolak tegas campur tangan asing dan antek-anteknya menduduki posisi strategis kementerian energi maupun BUMN seperti Pertamina.

Lebih jauh, Ferdinan menegaskan bahwa keterlibatan pihak asing ini semakin diperkuat oleh mafia-mafia migas dalam negeri yang telah berkomitmen untuk terus mengkhianati negara.

"Sehingga negara dan bangsa mengalami kerugian ribuan trilliun rupiah tiap tahunnya. Karena itu rezim pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) harus membersihkan keterlibatan mafia dan antek asing dalam pengelolaan migas nasional," tandasnya.

Sebagaimana kuat saat ini beredar nama-nama seperti Darwin Silalahi CEO Shell yang diplot untuk calon Dirut Pertamina , Hengky Soesilo untuk calon Menteri ESDM maupun nama Ari Soemarno yang santer terjerat skandal Innospec. [why]