Tekan Subsidi, TDL Mau Dilepas Ke Harga Pasar

Dirut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji mengatakan, pemberlakuan kenaikan dan penurunan tarif dasar listrik (TDL) tergantung pada harga beberapa bahan baku di pasar internasional.

Menurutnya, pemerintah mematok subsidi listrik sebesar Rp 400 per kilowatt hour (Kwh) dari rata-rata harga keekonomian Rp 1.300 per kwh. Itu artinya harga jual rata-rata listrik sebesar Rp 900 per kwh.

“Seandainya ada subsidi tetap, ketika harga BBM, batubara, dan gas turun, lalu nilai tukar rupiah membaik, maka harga keekonomiannya jadi turun. Maka, tarif listrik pun jadi ikut merosot,” katanya.

Sebaliknya, apabila harga bahan bakunya naik, maka otomatis tarif listrik pun bakal naik. Nur menjelaskan, subsidi tetap listrik pernah diterapkan pemerintah sebelum krisis moneter 1997. Menurutnya, masyarakat Indonesia sudah terbiasa dengan fluktuasi TDL yang naik turun.

“Jadi turun naik tarif listrik berlaku per tiga bulan sekali. Dan tidak ada masalah buat masyarakat,” klaimnya.

Dia bilang, naik turunnya TDL cuma sedikit, contohnya Rp 50 atau Rp 25 per kwh. Ini seperti fluktuasi harga beras, jadi tidak membingungkan. Apalagi, mekanisme subsidi tetap pada energi, termasuk listrik, merupakan cara efektif agar menahan laju anggaran subsidi semakin membengkak akibat pengaruh harga bahan baku di pasar dunia.

Dia berharap, realisasi subsidi tetap listrik bisa dimulai secepatnya. Namun, semuanya itu harus diputuskan oleh pemerintah dan DPR. “Tapi kami sendiri sudah siap jika tarif listrik berubah-ubah karena semua teknologi serba computerized, jadi seluruh billing pakai server di seluruh Indonesia,” tegasnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jarman mengatakan, subsidi listrik tidak hanya ditentukan oleh konsumsi listrik saja.  Faktor lain yang mempengaruhi subsidi yaitu kurs dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude price/ICP).

Menteri Keuangan Chatib Basri mengatakan, besaran subsidi harus ditekan agar bisa dialihkan untuk anggaran produktif.

 Karena itu, perlu penyesuaian tarif (listrik) untuk golongan tertentu. “Pemerintah juga akan melakukan pengendalian subsidi listrik pada pelanggan 450 - 900 VA,” katanya.
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014, pemerintah mematok subsidi listrik sebesar Rp 89,76 triliun. Angka ini lebih rendah dibanding anggaran yang disiapkan dalam APBN-Perubahan 2013 yang mencapai Rp 99,97 triliun.

Menurut Chatib, selain penyesuaian atau kenaikan tarif, upaya menekan subsidi juga dilakukan melalui perbaikan penyediaan listrik di internal PLN. “Misalnya, dengan mengurangi komposisi energi primer BBM ke energi yang lebih murah seperti batu bara,” katanya.

Pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Sudaryatmo menolak rencana pemberlakuan tarif listrik yang akan menyesuaikan harga bahan baku internasional. Apalagi bila kenaikan tersebut dikaitkan dengan subsidi energi yang kian melambung.

Menurutnya, hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mereformasi pelayanan pelanggan yang serius di manajemen PLN.  Menurut dia, dampak yang timbulkan akibat kebijakan ini adalah naiknya biaya operasional dan harga-harga barang.

Dia menambahkan, subsidi listrik dapat dikurangi dengan pengalihan bahan baku listrik yang masih bergantung pada BBM. Karena itu, PLN harus menunjukkan keseriusannya dalam mengurangi penggunaan BBM.

Selain itu, ia mengungkapkan, beban tarif listrik sebenarnya dapat diatasi dengan perbaikan manajemen penyediaan energi primer PLN. “Selama ini kan masalahnya manajemen energi primernya buruk. Target gas dan batubara tidak sesuai target. Jelas ini yang harus diperbaiki, bukan menaikkan harga listrik,” tandasnya.  [Harian Rakyat Merdeka]