Padahal, bahan baku mampu disuplai sendiri oleh Indonesia, bahkan bisa diolah menjadi produk jadi dan siap dipasok untuk memenuhi kebutuhan pasar luar negeri.
“Kelemahan manajerial dan struktur pembiayaan yang sangat mengandalkan pada utang, lemahnya peningkatan kemampuan keahlian dan teknologi serta tidak berkembangnya kegiatan Research & Development (R&D), turut menjadi andil kelemahan struktur industri nasional,†ungkap Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perindustrian Sudirman M Rusdi.
Menurut dia, dengan posisi ketergantungan yang sangat besar terhadap impor dan utang luar negeri, maka ketika terjadi krisis ekonomi Indonesia ikut rentan. Padahal, pengembangan industri yang didasarkan atas pengelolaan potensi sumber daya alam dari hulu sampai hilir, dapat memberi nilai tambah yang sangat tinggi, sehingga mampu mendorong meningkatnya kemakmuran rakyat.
Sudirman menilai, semua permasalahan industri yang dihadapi saat ini bersumber dari kebijakan pengembangan industri di masa lalu yang tidak berada dalam kerangka jelas dan menyeluruh. Jadi program pengembangan industri belum terkoordinasi dengan baik dan sinergis.
Meski demikian, Kadin berharap, pengembangan sektor industri ke depan mampu meningkatkan penerimaan negara (pajak/non pajak), meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan perolehan/penghematan devisa dan menumbuhkembangkan pengusaha nasional.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto menambahkan, dunia usaha sangat mendambakan konsep industrialisasi yang benar-benar konsisten dan mendasar. Untuk itu, legislasi yang masih terlalu berorientasi sektor perlu diubah ke arah yang integratif.
“Untuk itu, legislasi kita yang masih terlalu berorientasi sektor perlu kita ubah. Sikap business as usual dan distorsi kebijakan karena tarik-menarik kepentingan haruslah dihentikan,†kata Suryo.
Menurut dia, sumber daya alam harus diolah di dalam negeri dan digunakan untuk melakukan industrialiasi dengan menciptakan masa transisi dan momentum yang kuat untuk mengubah ekonomi berbasis ekspor sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis industri yang bernilai tambah.
“Tantangannya adalah penguasaan teknologi. Teknologi tidak akan dengan suka rela ditransfer kepada kita, tetapi harus dibeli dengan harga yang mahal. Kalaupun mampu membeli teknologi, kita masih harus menghadapi ketergantungan pihak luar,†tutur Suryo.
Suryo juga mengungkapkan, sistem perpajakan dan sistem fiskal pada umumnya perlu disesuaikan dengan tujuan mencapai industrialisasi nasional yang tangguh. Untuk menghadapi tantangan industri, tugas menciptakan konsep dasar dan sistem legislasi industrialisasi harus dilakukan secara all out. [Harian Rakyat Merdeka]
Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google