Di Depan SBY, Pengusaha Minta Kenaikan Harga BBM

desakan tersebut disam­pai­kan Ketua Umum Apindo Sof­jan Wanandi ketika mem­beri­kan sambutan di Musyawa­rah Na­sio­­nal (Munas) IX di Hotel JS Lu­wansa, Kuningan, Jakarta, kemarin.

Dia mendesak Presiden SBY agar segera mengambil tin­dakan tegas guna menyikapi beban sub­sidi energi yang makin besar.

“Kami juga sebenarnya tidak suka harga BBM naik. Cost ikut naik. Tapi kami mendukung tin­dakan tersebut untuk mengurangi de­fisit. Kami mendukung 100 per­sen agar harga BBM dinaik­kan,” cetus Sofjan.

Jika harga BBM tidak mau di­naikkan, lanjut dia, maka peme­rin­tah bisa menekan beban sub­sidi dengan menyalurkannya ke­pada orang yang tepat.

Dia mengungkapkan, keper­ca­yaan luar negeri terha­dap per­eko­nomian Indonesia saat ini cu­kup baik sehingga ke depan bisa lebih berkembang. Namun, saat ini In­donesia memiliki ma­salah in­ter­nal yakni, ancaman gang­guan ekonomi makro akibat be­sarnya anggaran subsidi.

“Dikhawatirkan beban subsidi ini akan menambah defisit atau minus neraca perdagangan.  Apa­lagi penerimaan pajak sedang tu­run, ditambah kurs rupiah me­lemah mendekati Rp 10.000 per dolar AS,” terang Sofjan. 

Menanggapi desakan pengu­saha ini, SBY mengaku pemerin­tah sedang mematang­kan be­bera­pa opsi untuk meng­­­­­a­tasi pem­beng­kakan subsidi energi di Angga­ran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Namun, menurut SBY, opsi ke­naikan harga BBM subsidi tidak menjadi prioritas. Dia kha­watir angka kemiskinan akan mening­kat bila harga BBM naik.

Hal tersebut, kata SBY, terlihat dari pengala­man­nya menaikkan harga BBM tahun 2005 dan 2008. Me­nurutnya, kenaikan harga BBM langsung memicu kenaikan kebutuhan pokok. Iro­nisnya, ke­naikan itu tak seban­ding de­ngan ke­naikan harga BBM subsidi.

“BBM naik sekian ribu, tapi harga yang lain itu naik­nya tak sebanding,” jelas SBY.
Atas pengalaman itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat itu meminta banyak pihak memberi­kan masukan untuk mencari so­lusi pengurangan subsidi.

Anggaran subsidi energi tahun ini Rp 274,7 triliun. Rinciannya, subsidi listrik Rp 80,8 triliun dan  subsidi BBM Rp 193,8 triliun de­ngan asumsi volume konsumsi 46 juta kilo­liter (KL).

Kemenkeu mem­prediksi, kuota BBM subsidi akan me­lebihi kuota sebesar 7 juta KL. Dengan demi­kian, maka pemerintah harus merogoh tam­bahan dana Rp 35 triliun.
 
Ekonom Faisal Basri menilai, SBY lambat mengambil kepu­tu­san rencana pengendalian BBM. Menurutnya, impor minyak dan gas telah menyebabkan de­fisit ne­raca perdagangan. Alhasil, kon­disi nilai tukar rupiah juga se­makin terpengaruh dan terus me­lemah. Sementara anggaran sub­sidi energi baik listrik dan BBM semakin membesar.

“Saya sudah capek ngomong BBM bersubsidi. Dari dulu me­lakukan kajian melulu. Belum ada keputusan yang tepat soal BBM bersubsidi ini,” kritik Faisal, belum lama ini.

Dikatakan, dengan de­fisitnya neraca perdagangan, pe­merintah sebenarnya telah di­peringatkan  kondisi saat ini sudah lampu ku­ning “Kalau impornya sudah me­ninggi seperti ini, bah­kan me­le­bihi ekspornya, kita sudah mulai warning,” ujarnya.
Anggota Komisi VII DPR Is­ma­yatun juga mendesak presi­den segera mengambil kebija­kan. Na­mun, dia tidak setuju dengan opsi pembatasan. Me­nu­rut­nya,  peme­rintah tidak ber­hak mela­rang mas­yarakat mem­beli BBM subsidi.

“Saya kira pemba­tasan juga ti­dak akan bisa. Se­lama ini  sudah melakukan pem­batasan dan ti­dak pernah berha­sil,” kata Isma­yatun. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google