Awas, ASEAN Community Jadi Sinyal Matinya Pengusaha Lokal

“Lebih parah jika dibanding pe­laksanaan kerja sama per­da­ga­ngan bebas ACFTA (ASEAN-China Free Trade Agreement),” ujar Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani kepada Rakyat Mer­deka, kemarin di Jakarta.

Hal itu, kata Franky, bisa dili­hat dari bebera­pa faktor. Pertama, po­tensi AEC dan daya saing In­done­sia. Dalam ACFTA, Indone­sia me­rasakan man­faat dengan terbuka­nya po­tensi akses pasar ke China yang me­miliki 1,4 miliar orang, lebih besar dari populasi seluruh negara Eropa. Sementa­ra dalam AEC Indonesia hanya berpotensi menj­adi pasar besar bagi negara ASE­AN lainnya.

AEC bertujuan untuk menja­di­kan ASEAN sebagai pasar tung­gal, di mana Indonesia meru­pa­kan pa­sar terbesar dengan po­pulasi pen­duduk mencapai 40 per­sen  dari populasi ASEAN lain­­nya. Selain itu, neraca perda­gangan Indonesia dengan negara ASEAN lainnya ma­yoritas de­fisit alias minus.

Apalagi, daya saing Indonesia juga berada dalam posisi bawah di antara negara ASEAN lainnya. Daya saing Indonesia, menurut Indeks Daya Saing Glo­bal 2010 berada pada urutan 75. Posisi ini di bawah Singapura yang mendu­duki posisi ke-2, Malaysia pada posisi 29, Filipina pada posisi 44 dan Vietnam posisi 53. Daya saing Indonesia hanya di  atas Laos yang berada pada posisi 129 dan Myan­mar pada posisi 133.  

Selain daya saing, pengusaha nasional juga dibebani biaya lo­gistik. Di Indonesia, biaya ini mencapai porsi 16 persen dari seluruh biaya produksi. Padahal, normalnya hanya 8-9  per­sen.

“Dalam soal biaya logistik, In­donesia hanya men­duduki posisi 46 secara global, di bawah Si­ngapura pada posisi 2, Malaysia peringkat 21, Brunei Darussalam peringkat 28 dan Thailand pada peringkat 38,” jelas Franky.

Argumen kedua, tahun 2013 dan 2014 merupakan tahun poli­tik. Hampir semua energi  peme­rin­tah terfokus kepada penye­leng­­garaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang ren­cana­nya dima­jukan pada 2013 untuk kepala daerah yang akan habis masa ja­batannya pada tahun 2014.

Ditambah lagi bakal ada pe­milihan le­gisla­tif (pileg) dan pemilihan Pre­siden (pilpres) pada tahun 2014. Dengan fokus pada persoalan-persoalan politik, di­yakini peme­rintah tidak akan terfokus untuk menguatkan daya saing industri  nasional mengha­dapi implemen­tasi AEC 2015.

“Meskipun secara matematis masih ada waktu  dua  tahun bagi Indonesia untuk mempersiapkan diri, tapi jika pemerintah terfo­kus kepada persoalan politik, waktu tersebut juga tidak akan terman­faatkan,” kata Franky.

Alasan ketiga, pemerintah sampai sekarang belum terlihat serius mempersiapkan daya saing industri nasional menghadapi AEC. Di atas kertas, lanjut Franky, Indonesia sudah memiliki kebi­jakan untuk menghadapi AEC, tapi implementasi dari kebijakan ter­sebut masih belum terlihat.

“Sebaliknya, kebijakan peme­rintah sekarang justru menurun­kan daya saing industri nasional. Pemerintah seperti men­jadikan  industri tekstil sebagai sapi pe­rah biaya energi, terutama untuk kom­ponen kenaikan tarif dasar listrik, pajak sesuai otonomi dae­rah dan penetapan Upah Mi­nimum Pro­vinsi (UMP),” bebernya.

Anggota Komisi VI DPR Is­kan­dar Syaichu mengatakan, pe­nerapan AEC pada 2015 bisa menjadi ancaman bagi Indonesia.

”Pasar Indonesia begitu poten­sial untuk negara lain. Sementara negara lain belum tentu menjadi pasar potensial untuk Indone­sia,” ujar bekas wartawan ini.

Bahkan, kata dia, banyak kala­ngan pengusaha meragukan apa­kah Indonesia siap mengha­dapi AEC. â€Sejauh mana kesia­pan kita. Saya rasa tidak. Indo­nesia akan kedodoran karena sistem logistik nasional saja belum se­lesai,” ucapnya.

Rendahnya kualitas distribusi barang dan jasa tanah air, kata Iskandar, akan menggerus ke­mam­puan pengu­saha lokal ber­saing dengan pro­duk asal ASEAN. Terbukti sejak dua ta­hun terakhir pembahasan sistem logistik na­sional antar kemen­terian belum juga selesai dibahas. “Indonesia pasti nanti kedodor­an bukan ha­nya dari segi infra­struk­tur, tapi juga logistik,” ujarnya.

Menurut Iskandar, saat ini pe­ngusaha di Indonesia juga masih menghadapi berbagai ma­salah, terutama pungutan liar (pungli) di birokrasi serta mi­nimnya jaminan kepastian hu­kum. “Karena itu, AEC harus di­per­siapkan dengan matang. Jangan sepert ACFTA yang justru meru­gikan  produk lokal,” tegas Iskandar. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google