Soal Kasus Daging Impor, Mentan Jangan Cuci Tangan

Wakil Menteri Pertanian (Wa­mentan) Rusman Heriawan me­mastikan akan menidaklanjuti temuan BPK.

“Saya sudah membahas masa­lah itu secara khusus dengan men­­teri, kita akan selidiki. Kalau di­temukan adanya pe­langgaran, siapa pun orangnya, baik pejabat ataupun importir  kami akan tin­dak tegas,” kata Rusman kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Temuan BPK mengenai du­gaan adanya pelanggaran di da­lam proses impor daging disam­paikan Ketua BPK Hadi Poer­nomo, baru-baru ini. Ada lima du­­gaan pelanggaran. Pertama, im­por tidak dilengkapi Surat Per­se­tujuan Pemasukan (SPP).
Ke­dua, pemalsuan dokumen in­voice pelengkap Persetujuan Impor Barang (PIB).

Ketiga, memal­su­kan surat per­setujuan impor da­ging sapi. Keempat, impor dila­kukan tanpa melalui prosedur ka­rantina. Ke­lima, mengubah nilai transaksi impor daging sapi yang tujuan­nya, agar dapat mem­bayar bea masuk lebih murah. Te­muan ter­sebut merupakan hasil peme­riksaan BPK terhadap pro­gram pengen­dalian impor daging sa­pi tahun 2010 sampai 2012.

Rusman geram dengan temuan BPK itu. “Dalam situasi seperti sekarang ini, jangan coba ma­cam-macam. Ancamannya berat,” katanya dengan nada tinggi.

Rusman menjelaskan, pihak­nya bekerja sama dengan BPK di dalam melakukan penyelidikan.

Saat ditanya soal sanksi, Rus­man menjawab, sudah ada atur­an mainnya. Pihaknya akan be­kukan izin usaha importir yang terlibat.  Bila daging masih ada, pemerin­tah akan memus­nah­kannya atau mengembalikan ke negara pe­ngi­­rim.

“Percayalah, kami akan ber­tindak tegas,” janjinya.

Staf Ahli Menteri Pertanian Prabowo Respatiyo Caturroso memberikan keterangan mem­perkuat temuan BPK soal  du­gaan pemalsuan dokumen impor. Dia mengatakan, format SPP sering berubah.

Prabowo menceritakan, saat menjabat Direktur Jenderal Peter­nakan dan Kesehatan Hewan Ke­mentan, dia telah mengubah for­mat SPP dari kertas HVS biasa menjadi kertas berhologram.

“Tapi setelah saya tidak menja­bat, formatnya berubah lagi,” kata Prabowo, Jumat (5/4).

Prabowo juga menerang­kan salah satu modus pemalsuan SPP. Menurutnya, importir ber­alasan ingin mengganti negara yang menjadi tempat tujuan pem­­belian daging. Tetapi, mere­ka ti­dak menyerahkan SPP yang la­ma. Akibatnya, importir me­mi­li­ki dua SPP se­hingga bisa impor dua kali lipat.

 â€œMisalnya importir pegang SPP impor daging dari Australia. Lalu dia mengubah negara peng­ekspor ke Selandia Baru. Tapi SPP yang lama tidak ditarik,” jelas Prabowo.

Apakah Menteri Pertanian Suswono mengetahui permainan pemal­suan SPP? Prabowo men­jawab, “Menteri mungkin de­ngar juga dari media massa.”

Ketua Dewan Hortikultura Nasional (DHN) Benny Kusbini  menilai,  temuan BPK bukanlah hal baru. Dia berharap, KPK yang sedang mena­ngani ka­sus suap impor daging bisa me­nye­lesai­kan kasus ini sampai tun­tas.

“Saya pesimis Kementan mau me­nin­daklanjuti temuan BPK. Itu sama saja buka borok sendi­ri,” cetus Benny.

Benny meminta, semua pihak tidak hanya menyalahkan pengu­saha. Sebab, pengusaha itu tidak mungkin bisa bermain bila tak men­dapatkan bantuan pejabat.

Menurut Benny, sebenarnya pengusaha ingin se­mua berjalan sesuai aturan, tetapi pejabat se­ring mempersulit. Akibatnya, pe­­ngu­saha melakukan cara-cara lain agar bisnisnya lancar.

“Semua jangan sok bersih, sa­ling menyalahkan padahal se­mua­­nya sama. Kemen­tan ja­ngan cuci tangan,” kritiknya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google