Payah, Renegosiasi Kontrak Karya Freeport Lelet Banget

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas me­nilai, pemerintah tidak tegas me­lakukan renegosiasi kontrak karya. Bahkan, terkesan takut dengan perusahaan tambang asing.

“Sampai saat ini Freeport saja belum mau me­nyetujui rene­gosiasi terutama soal kenaikan ro­yalti,” katanya kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Firdaus, seharusnya pemerintah tegas dalam renego­siasi perusahaan tambang asing. Apalagi itu sudah diatur dan di­amanatkan dalam Undang-Un­dang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 ten­tang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Dia berpendapat, renegosiasi kontrak karya Freeport memang perlu dilakukan karena peneri­maan royalti dari perusahaan tam­­­bang asal Amerika Serikat (AS) itu belum mak­simal. Bah­kan, pada 2012 setoran ke negara mengalami penurunan.

Untuk diketahui, setoran Free­port pada 2012 ke negara sebesar 955,6 juta dolar AS. Pembayaran itu terdiri dari pajak penghasilan badan 674,4 juta dolar AS, pajak lain-lain 205,2 juta dolar AS dan royalti 76 juta dolar AS.

Setoran itu turun dibanding 2011 yang mencapai 2,4 miliar do­lar AS. Setoran itu terdiri dari pajak penghasilan badan 1,6 mi­liar dolar AS, pajak pengha­silan pajak lainnya 397 juta dolar AS, royalti 188 juta dolar AS dan di­viden bagian pemerintah 202 juta dolar AS.

Karena itu, menurut Firdaus, pe­merintah harus segera menye­lesaikan kontrak karya pertam­bangan yang merugikan negara. Royalti yang dibayarkan Free­port sangat rendah, cuma 1 per­sen.  Pa­dahal, dalam Peraturan Pe­me­rintah Nomor 45 Tahun 2003 ten­tang Tarif atas Jenis Pene­rimaan Negara Bukan Pajak yang berla­ku pada Kemen­terian Energi dan Sumber Daya Mineral dise­but­kan, royalti emas 3,75 persen.

Berdasarkan penelitian ICW, pada 2002 sampai 2010 terja­di kekurangan pembayaran ro­yalti oleh Freeport kepada ne­gara senilai 176,8 juta dolar AS atau se­tara dengan Rp 1,591 tri­liun. Firdaus mengaku, sudah mela­porkan kekurangan pem­bayaran royalti tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan saat ini laporannya sedang diteliti lembaga anti korupsi itu.

Dia juga menekankan kepada pemerintah tidak takut mela­kukan renegosiasi kontrak karya Free­port.  Jika perusahaan itu me­nolak, pemerintah bisa mem­be­rikan sank­si.  Apalagi Presiden SBY te­lah membentuk Tim Eva­luasi Pe­nyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pertambangan.

Tim tersebut dibentuk melalui Ke­putusan Presiden No.3 Ta­hun 2012 tertanggal 10 Januari 2012. Tim ini dipimpin Menko Per­eko­nomian Hatta Rajasa dan Men­teri ESDM Jero Wacik seba­gai ketua harian merangkap anggota.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Hik­mahanto Juwono meminta peme­rintah tidak meneruskan per­panjangan kontrak karya eks­plorasi tambang di Papua yang di­gawangi Freeport. “Kalau tidak bisa renegosiasi, ya sudah tidak perlu diperpanjang,” ujarnya.

Dia mencium adanya kepen­tingan politik dan tekanan yang menyebabkan pemerintah lambat melakukan renegosiasi kontrak karya perusahaan asal AS itu.

Wakil Ketua Umum Kamar Da­­gang dan Industri (Kadin) Nat­­sir Mansyur meminta pemerin­tah memastikan agar perusahaan pe­megang kontrak karya me­matuhi dan melaksanakan UU Mi­nerba. Khususnya dalam men­­dorong hi­lirisasi dan nilai tambah di sektor pertambangan.

Ke depan, lanjutnya, Kadin ber­harap Freeport lebih ikhlas me­nyerahkan produksi kon­sentrat kepada perusahan nasional.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengakui, renegosiasi kontrak karya untuk perusahaan besar seperti Freeport dan Newmont akan membutuhkan proses yang lama. Namun, dia berharap, tahun ini bisa selesai prosesnya.

“Selama ini kami sudah be­kerja, cuma belum kick off. Kalau perusahaan besar seperti Freeport tidak bisa negosiasi cepat, karena harus melibatkan manajemen yang lengkap,” kilahnya.

Menko Perekonomian Hatta Ra­jasa mengklaim, renego­siasi kon­­trak tambang asing yang dila­kukan pemerintah telah mem­bu­ahkan ha­sil. Rata-rata peru­sahaan tambang asing tak menolak me­ninjau ulang kontrak karya yang telah disepakati sebelumnya.

Menurutnya, ada beberapa poin dalam kontrak baru yang diso­dorkan pemerintah. Yakni luasan pertambangan, royalti, kewajib­an membangun smelter di In­donesia dan penggunaan tenaga kerja lo­kal. “Kita target­kan 2014 bisa se­lesai,” tandasnya.

Dalam beberapa kesempatan, Head of Corporate Communi­cation Freeport Indonesia Daisy Primayanti mengatakan, pihak­nya terus melakukan diskusi de­ngan pemerintah terkait re­ne­go­siasi kontrak karya.

Dalam pembicaraan itu, kata Daisy, mem­pertimbangkan kebu­tuhan inves­tasi jangka panjang dan kepen­ti­ngan nasional.

“Apalagi, kontrak karya Free­port memberi keun­tungan besar ba­gi pemerintah Indonesia dan mas­yarakat lokal, bahkan melam­paui keuntungan di negara peng0­hasil mineral lain,” ujar Daisy. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google