Said: Wacana Pembatasan BBM Subsidi Cuma Untuk Alihkan Isu

“Pengendalian saja tanpa ada penyesuaian harga tidak bisa menekan subsidi BBM,” ujar Ketua Persatuan Insinyur In­do­nesia (PPI) Said Didu kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, yang harus dila­kukan pemerintah untuk men­cegah terus melonjaknya sub­sidi BBM dalam Anggaran Pen­da­pa­tan dan Belanja Negara (APBN) adalah menyelesaikan disparitas harga.

Said mengatakan, saat ini dis­paritas BBM subsidi dan non sub­­sidi sudah hampir 100 per­sen, sehingga kebijakan apapun dari pemerintah untuk mengen­da­likan BBM subsidi tidak akan berhasil. Sebab, masyarakat akan tetap membeli BBM subsidi.

Jika pemerintah ngotot me­la­kukan pembatasan BBM sub­sidi untuk kendaraan pribadi, ha­nya akan memperluas kegiatan pe­nyelundupan. Pasalnya, ke­lom­pok yang diperbolehkan akan menjualnya kembali.

“Angkutan umum dan nelayan bisa jadi penjual BBM subsidi, karena keuntungannya besar dari disparitas harga itu,” katanya.

Bekas Sekretaris Kementerian BUMN ini menilai, wacana pem­batasan BBM subsidi untuk ken­daraan pribadi hanya pe­nga­lihan isu saja. Sebab, rencana pem­ba­tasan peng­gunaan BBM subsidi untuk mobil pribadi bu­kan kali ini saja.

Dia juga mempertanyakan, si­kap pemerintah yang masih be­lum mau menyesuaikan harga. Padahal, saat ini 80 persen pe­nik­mat subsidi adalah kalangan kelas menengah yang mem­pu­nyai mobil pribadi. Semen­tara ma­syarakat desa yang tidak pu­nya motor dan mobil tidak mem­per­olehnya.

Said menduga ada tekanan dari pihak tertentu kepada pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi. Tekanan tersebut bisa berasal dari importir BBM ke Indonesia. Kalau harga BBM subsidi dinaikkan, penjualan akan berkurang karena disparitas de­ngan harga BBM non subsidi ke­cil. Kondisi ini akan mengu­rangi jumlah impor BBM.

“Ini tentu mengganggu para im­portir BBM. Saat ini kita impor premium dari Singapura dan ka­pasitas kilang di sana sama de­ngan jumlah impor ke Indo­ne­sia,” ungkapnya.

Padahal, kebijakan impor BBM sudah menyebabkan terjadinya defisit perdagangan Indonesia. Hal tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah terus anjlok yang ujung­nya berdampak pada inflasi.

Menteri Energi dan Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, pihaknya masih mengkaji pembatasan BBM sub­sidi untuk mobil pribadi guna me­nekan konsumsi.

Namun, pemerintah belum me­mutuskan mekanisme pe­ngen­da­lian BBM bagi ken­da­raan pri­badi tersebut. Pe­me­rin­tah sedang men­cari formula agar dalam pe­lak­sanaannya tidak menimbukan keributan di pom bensin.

Wacik juga mengaku selain pe­ngendalian, pemerintah meng­kaji opsi kenaikan harga BBM untuk menekan konsumsi. “Ka­lau tak ada sesuatu yang ekstrim misal­kan pertumbuhan ekonomi baik dan investasi baik, mungkin ti­dak perlu naik,” katanya.

Kepala Badan Kebijakan Fis­kal Kementerian Keuangan Bam­bang Brodjonegoro mengatakan, impor BBM ikut menyumbang defisit neraca perdagangan yang hingga November 2012 tercatat 1,33 miliar dolar AS.

“Walaupun impor BBM hanya 25 persen, tetapi ikut berkon­tri­busi terhadap neraca per­da­ga­ngan kita,” ujarnya.

Bambang menjelaskan, im­por tersebut meningkat pesat ka­rena konsumsi BBM ber­subsidi te­lah melebihi kuota yang dite­tapkan pemerintah dan kondisi ini dari segi fiskal di­rasakan ti­dak sehat.

Untuk diketahui, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), impor hasil minyak Januari-No­vember 2012 mencapai 10,1 mi­liar dolar AS dan impor mi­nyak mentah mencapai 26 miliar do­lar AS dari keseluruhan im­por non migas 137,2 miliar do­lar AS. [Harian Rakyat Merdeka]