Atasi Kekurangan Rumah Di Daerah Menpera Genjot Program BSPS

Menurut Djan, kritikan dan pemberitaan negatif terhadap ki­nerjanya selama ini, akan men­jadi semangat baru bagi Ke­men­terian Perumahan Rakyat (Ke­menpera) untuk lebih me­ning­katkan kinerjanya di tahun ular.

“Kami akan memperkuat ker­ja sama dengan berbagai pe­mangku kepentingan, khusus­nya bidang perumahan agar pe­nyediaan ru­mah layak huni untuk masya­ra­kat kecil bisa terpenuhi dengan baik. Ter­utama di daerah-daerah ter­pen­cil akan terus kami genjot,” janji Djan di Jakarta, kemarin.

Bekas senator asal Jakarta ini mengatakan, penyediaan ru­mah swadaya di daerah terus dilaku­kan, meski belum semua terpe­nuhi. Dia berjanji akan memper­baiki kinerjanya tahun ini.

Djan menargetkan program ban­tuan rumah swadaya se­ba­nyak 180.000 unit dengan total ang­garan Rp 2,3 triliun. Dia mem­bantah adanya dugaan pe­ngen­dapan dana dalam pem­ba­­ngu­nan rumah swadaya di per­ban­kan.

Menurutnya, se­mua pem­ba­ngunan rumah swa­daya un­tuk rakyat miskin dila­kukan secara transparan, meski belum se­mua­­nya terealisasi.

“Tidak ada endap-endapan da­­na di bank. Semua serba trans­pa­ran dan bisa dicek. Tu­juan pem­bangunan rumah swa­daya itu un­tuk mem­bantu pem­bangunan rumah bagi rakyat miskin,” tegasnya

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Djan mengung­kap­kan, hingga saat ini, sekitar 7,9 juta unit rumah yang diba­ngun oleh rumah tangga miskin, kondisinya tidak layak huni.

“Dari jumlah tersebut, terdapat sekitar 2,9 juta unit rumah tidak layak huni berada di perkotaan, 5 juta ada di pedesaan,” jelasnya.

Mengenai jumlah rumah yang berhasil dibangun Kemenpera, Djan menjelaskan, selama tahun 2012, ada 262.906 rumah tidak layak huni mendapatkan prog­ram BSPS.

“Terbangun di 33 Provinsi dan 202 Kabupaten/Kota. Ta­hun ini, jumlah rumah tidak layak huni yang mendapat BSPS diper­ki­rakan menurun menjadi 180 ribu rumah untuk 33 Provinsi dan 200 Kabupaten dan Kota,” papar Djan.

Ditanya alasan penurunan ter­sebut, Djan mengatakan, secara kuantitas memang menurun, na­mun secara kualitas naik.

”Jumlah bantuan naik jadi 7,5 juta per unit rumah tidak layak hu­ni untuk peningkatan kualitas (PK) atau rusak ringan dan Rp 15 juta per unit untuk pemba­ngunan  baru (PB) atau rusak be­rat,” terangnya.

Soal indikator rumah tangga miskin yang berhak menerima BSPS, Djan menuturkan, kon­disi rumah  terlihat sempit, lan­tainya  tanah, atapnya dari rum­bia, alang-alang dan gen­teng mu­rahan, dindingnya dari bam­bu, rumbia dan kayu mu­rahan, tidak ada  listrik,  tidak ada WC, sulit mendapatkan air bersih.

“Insya Allah dengan kritikan selama ini, Kemenpera akan le­bih baik lagi bekerja dalam men­ja­lan­kan program peru­ma­han. Apa yang belum akan se­gera direa­lisasikan,” ucapnya.

Ia mengatakan, pada 2012, ke­menteriannya telah melak­sa­na­kan beberapa program ker­ja. Di antaranya pemba­ngunan ru­mah susun sederhana sewa (ru­su­na­wa) yang terkontrak untuk tahun 2012 berjumlah 217 twin block (TB).

“Total anggaran pembangu­nan rusunawa tahun 2012 di­real­i­sa­sikan lebih dari Rp 1 tri­liun atau 87,97 persen dari ang­garan seki­tar Rp 1,13 triliun,” katanya.

Menpera juga akan meng­eva­luasi program pembangu­nan ru­sunawa. Pasalnya, luas tanah yang ada kadang tidak se­suai de­ngan ukuran ideal ru­sunawa yang ada. Saat ini, satu TB ru­sunawa dibangun dengan ukuran panjang sekitar 63 meter dan lebar 16 meter. Dana yang digu­nakan un­tuk mem­bangun 1 TB rusu­na­wa men­capai Rp14 miliar.

“Jika pembangunan 1 TB ru­su­nawa ukurannya 63 m x 16 m tentunya membutuhkan tanah yang cukup luas. Jadi, kami akan upayakan agar rusunawa bisa dibangun sesuai dengan luas tanah yang ada,” tegasnya.

Ketua Umum DPP Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Eddy Ganefo ber­ha­rap, Menteri Djan Faridz kon­sisten terhadap semua prog­ram peru­ma­hannya. De­ngan be­gitu, pro­gram perumahan da­pat ber­jalan baik.  

“Kami yakin kalau Menpera konsisten, semua program dapat berjalan baik. Bahkan Apersi te­lah melakukan kerja sama pem­bangunan rumah Pegawai Ne­geri Sipil (PNS) di sejumlah daerah dengan Menpera. Mu­dah-mudah­an adanya kerja sa­ma dengan pe­mangku kepenti­ngan perumah­an, program pe­rumahan berjalan mak­simal,” kata Apersi di acara Rapat Ker­ja Nasional (Rakernas) Apersi di Jakarta, kemarin. [Harian Rakyat Merdeka]