Demi Pencitraan, Harga Bensin Diprediksi Nggak Dinaikkan

“Mereka (pemerintah) akan te­tap menjaga citranya menuju Pemilu 2014” kata Wakil Di­rektur Reforminer Institut Ko­maidi Notonegroro kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Padahal, kata Komaidi, wak­tu yang tepat untuk menaikkan harga BBM subsidi adalah tahun lalu. Karena tidak dilakukan, alhasil, sa­at ini subsidi BBM dalam Ang­garan Pendapatan dan Be­lanja Ne­gara (APBN) terus mem­bengkak.

Menurut dia, subsidi BBM yang besar sudah sangat meng­ganggu pembangunan. Apalagi selama ini subsidi ba­nyak tidak tepat sasaran. Komaidi mem­prediksi, kenaikan harga BBM akan dilakukan setelah 2014.

“Mungkin pemerintah yang ba­ru nanti berani ambil keputusan. Tekanan subsidi ini sudah sangat mengkhawatirkan,” katanya.

Komaidi mengatakan, jika pe­merintah menaikkan harga BBM setelah Pemilu, maka ke­naikannya akan besar karena subsidi juga te­rus naik. “Bisa jadi naik­nya dua kali lipat. Mestinya kan kenaikan itu dilakukan bertahap,” jelasnya.

Menurut dia, gara-gara pe­me­rintah tetap mempertahankan sub­­sidi yang tidak tepat sasaran ini, berbagai program konversi BBM ke energi alternatif tidak ber­­jalan. Masyarakat lebih me­mi­lih BBM karena harganya murah.

Pengamat ekonomi dari Lem­baga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) Latif Adam mengatakan, waktu yang tepat menaikkan har­ga BBM adalah awal tahun ini. Pasalnya, pemerintah bisa leluasa mengalokasikan anggaran untuk mendorong pertumbuhan eko­no­mi di tengah krisis global.

Namun, ia mengaku kebijakan ini akan menimbulkan risiko po­litik yang cukup besar, khu­sus­nya bagi partai penguasa dalam Pe­milu. Sebab, kenaikan harga ha­nya selang satu tahun men­je­lang pelaksanaan Pemilu 2014.

Hal berbeda disampaikan pe­ngamat ekonomi Danareksa Ins­titute Purbaya Yudhi Sadewa. Me­nurutnya, kenaikan harga BBM tahun ini akan berpengaruh pada sosial, politik dan pertumbuhan ekonomi.

Dia menilai, bahaya yang tim­bul jika pemerintah mencabut subsidi BBM adalah apakah dana tersebut bisa tersalurkan untuk infrastruktur. Padahal, tahun ini adalah tahun politik dan rawan kebocoran.

Selain itu, kenaikan harga juga mengacu pada Indeks Kepercaya­an Mas­yarakat (IKM) dan Indeks Kepercayaan Konsumen (IKK). Kata Purbaya, khusus untuk IKM sudah di bawah 90 atau di ba­­wah batas aman dan akan se­ma­kin me­nurun. Padahal, ke­bijakan me­nu­runkan harga BBM belum pernah di­ambil Pemerintah SBY-Boediono.

“Diprediksi jika pemerintah me­­naikkan harga BBM, maka daya beli tidak kunjung kuat dan akan berpengaruh terhadap per­tumbuhan ekonomi. Makanya indeks kepercayaan masyarakat akan anjlok,” terangnya.

Menko Perekonomian Hatta Rajasa lebih memilih opsi pem­batasan dan pengendalian BBM dibanding menaikkan harga BBM bersubsidi tahun ini. “Sementara pikiran kita kendalikan dan kita batasi,” ujar Hatta, kemarin.

Menurut dia, saat ini Pertamina telah menyiapkan langkah pe­ngendalian berupa penggunaan teknologi agar tidak terjadi ke­bo­coran penggunaan BBM ber­sub­sidi. “Pertamina yang akan me­la­ku­kan itu karena kita tahu da­lam 46 juta kiloliter (KL) itu pa­ling ti­dak 10-20 persen terjadi ke­bo­co­ran. Ka­lau kita kendalikan itu kan sudah luar biasa besar,” katanya.

Hatta menegaskan, langkah kon­kret dari pengendalian dan pem­batasan BBM subsidi ini di­ten­tukan oleh Pertamina. “Nan­ti di­paparkan Pertamina, karena itu bisa mengawasi dari bawah sam­pai tiap pom bensin,” tandasnya.  

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik me­minta perusahaan besar mem­ban­tu pemerintah menghemat peng­gunaan BBM subsidi. Dia men­contohkan, PT Medco E&P telah mewajibkan karyawannya meng­gu­nakan bahan bakar gas, ter­masuk menyiapkan ken­da­raan­nya. Sementara PT Astra telah memerintahkan pegawainya tidak menggunakan BBM subsidi.

“Peng­hematan perlu dilakukan agar kuota BBM bersubsidi sebe­sar 46 juta kiloliter tahun 2013 ti­dak terlampaui,” kata Wacik. [Harian Rakyat Merdeka]