Hadapi Freeport & Newmont Pemerintah Terlalu Lembek

Hal ini menyikapi belum tun­tasnya renegosiasi kontrak karya meski tim evaluasi renegosiasi telah dibentuk tahun lalu.

Anggota Komisi VII DPR To­tok Daryanto mengatakan, proses re­negosiasi kontrak karya, khu­susnya dengan Freeport, harus dipercepat agar kerugian negara dari perusahaan yang menam­bang emas dan tembaga di Papua itu tidak semakin besar.

“Peneriman yang diperoleh ne­gara dari Freeport masih relatif kec­il, tak sebanding dengan pen­da­patan mereka. Bahkan ro­yalti me­reka lebih kecil dari pe­rusahaan tambang lain,” ujar Totok.

Anggota Fraksi PAN itu meng­imbau pemerintah tidak mengu­lur-ulur waktu menyele­saikan re­negosiasi dengan peru­sahaan-pe­rusahaan tambang besar, salah satunya Freeport.

Menurut dia, pemerintah sebe­narnya tidak membutuhkan ke­sepakatan atau persetujuan dari Freeport dalam renegosiasi ka­rena sudah ada dasar hukum yang kuat, yaitu Undang-Un­dang (UU) No­mor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Ba­tubara (Minerba).

“Selama ini royalti yang diba­yarkan Freeport untuk komo­ditas tembaga 1,5-3,5 persen serta emas dan perak 1 persen. Pada­hal, jika dibanding di negara lain persentase royalti tersebut ter­golong sangat rendah,” paparnya.

Anggota Komisi VII DPR Dewi Aryani menilai, energi ada­lah masa depan bangsa demi ke­ber­langsungan kehidupan ne­gara. Karena itu, pemerintah ha­rus se­rius dan radikal menye­lesaikan soal renegosiasi.

“Semua menjadi risiko bangsa dan masyarakat. Pemerintah kita lembek, karenanya semua elemen harus bergerak merealisasikan berbagai kepentingan nasional terkait sumber-sumber daya energi kita,” jelasnya.

Dewi juga mengaku setuju de­ngan usulan Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima mem­bentuk Panitia Kerja (Panja) Gabungan yang meliputi Komisi VI, Komisi VII dan Komisi XI DPR. “Saya sepakat de­ngan Panja Gabungan itu,” cetus politisi PDIP itu.

Dia menegaskan, pemerintah harus­nya tidak mengulur-ulur wak­tu. Kalau perlu, ada punish­ment yang dijatuhkan jika tahun ini gagal melakukan renegosiasi kontrak karya.

“Punishment bisa macam-ma­cam, misalnya mengevaluasi ki­nerja menterinya. Tidak perlu me­nunggu akhir tahun, ditantang saja deadline renegosiasi kapan. Cara lainnya, paparkan di media massa progress renegosiasi se­lama ini secara transparan supaya rakyat tahu bagaimana upaya pe­merintah soal ini. Biar publik akan menilai,” pungkas Dewi.

Untuk diketahui, Wakil Ketua Ko­misi VI DPR Aria Bima per­nah mengatakan, pemerintah su­dah sering mengeluarkan state­ment sulitnya renegosiasi ini. Bahkan, hingga tahun ini peme­rintah belum punya target batas waktu menuntaskan renegosiasi ter­sebut meski Tim Evaluasi re­negosiasi kontrak karya (KK) yang dibentuk Januari 2012 dan bertugas sejak penandatanganan Keppres No.3/2012 hanya punya waktu sampai Desember 2013.

Untuk itu, dia mengusulkan ren­cana pembentukan Panja Ga­bungan. “Kita usulkan pada pim­pi­nan DPR. Komisi VII, IX dan VI DPR mengevaluasi lagi selu­ruh preposisi kepentingan nasio­nal dalam kepentingan kontrak karya yang mau habis dan sudah habis,” ucap Aria.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha juga meminta pe­merintah dalam hal ini Kemen­terian Energi Sumber Daya Mi­neral (ESDM) secepatnya me­nye­­le­saikan proses renegosiasi dengan perusahaan tambang. “Kita minta renegosiasi itu di­jalankan dengan cepat, tidak mau berlarut-larut,” kata Satya.

Dengan mendo­rong renegosiasi harga gas do­mestik dan harga gas Tangguh, katanya, dapat me­ning­katkan pendapatan migas yang di­patok saat ini Rp 290 triliun.

Kementerian ESDM meng­akui, proses renegosiasi kontrak karya dengan Freeport dan New­mont masih terjadi tarik ulur.

Bekas Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengaku, be­lum rampungnya urusan rene­gosiasi dengan perusahaan besar tersebut lantaran terkendala se­jumlah poin yang diajukan pe­merintah belum mau disetujui.

Meski demikian, Rudi berjanji, tahun ini semua renegosiasi akan dirampungkan pemerintah hing­ga dapat meningkatkan peneri­maan negara dari renegosiasi ter­sebut. “Yang gede gitu mah nanti sajalah, akhir tahun. Yang pasti, kita punya niat untuk be­reskan semua renegosiasi kon­trak,” ujar Rudi. [Harian Rakyat Merdeka]