Di-Warning Fungsi Ganda, PGN Bentuk Tim Pisahkan Anak Usaha

PGN diberi tenggang waktu hing­ga Oktober 2013 untuk pemi­sa­han itu oleh Kementerian ESDM, setelah tertunda beberapa kali.

Head of Corporate Commu­ni­cation PGN Ridha Ababil menga­takan, penundaan bebe­rapa kali itu dikarenakan per­seroan harus meng­evaluasi dan mengkaji be­berapa hal sebelum me­lakukan pemisahan anak usaha. Namun, perseroan menyatakan siap me­mi­sahkan anak usaha tahun ini.

“Sekarang kami sedang mem­proses pemisahan anak usaha. Ada tim yang mengerjakan, kami siap mematuhi peraturan terse­but,” kata Ridha, kemarin.

Dia optimis pemisahan anak usa­ha tidak akan berimbas pada kinerja keuangan perseroan. Dia beralasan, bila menjadi transporter, PGN akan menerima biaya transportasi (toll fee) gas yang me­lalui pipa perseroan. Jika se­bagai trader, perseroan akan te­rus mengupayakan pasokan gas dari berbagai produsen, baik da­ri da­lam maupun luar negeri.

Menurut dia, jika perseroan ti­dak memperoleh pasokan gas da­ri lapangan gas di sekitar area pipa transmisi, PGN akan men­cari sumber gas dari daerah lain, termasuk mengimpor.

Ridha mengaku pasokan gas dari berbagai sumber akan lebih mu­dah diperoleh, terutama se­telah perseroan membangun unit pe­nampungan dan regasifikasi gas alam cair terapung (Floating Sto­rage Regasification Units/FSRU) di Lampung. Namun, dia ma­sih enggan menyebutkan ne­gara ma­­na saja yang dibidik un­tuk meng­impor gas dengan alasan masih dalam proses negosiasi.

Ridha mengatakan, ada bebe­rapa ruas pipa transmisi yang be­lum sepenuhnya menjadi open access, meski pada prinsipnya su­dah. Salah satunya pipa gas ruas South Sumatera West Java (SSWJ). Ini salah satu alasan per­seroan belum memisahkan anak usaha pengangkutan dan niaga. Pipa transmisi SSWJ masih ter­integrasi dengan pipa distribusi perseroan ke konsumen gas.

Direktur Eksekutif Indonesia Resources Studies (Iress) Mar­wan Batubara menilai, PGN sela­ma ini memonopoli pengaliran gas yang melalui pipa miliknya, se­hingga struktur pasar gas do­mestik, khususnya dalam pe­nye­diaan jaringan pipa trans­mi­si dan distribusi menjadi tidak kom­petitif.

“Pemerintah perlu memisah­kan rangkap posisi PGN yang se­karang menjadi transporter se­kaligus trader,” ujarnya.

Menurut dia, dengan pemi­sah­an fungsi PGN akan terjadi ke­seimbangan antara posisi hulu, hilir, transporter dan trader. Ia mengimbau PGN agar meniru Per­tamina yang sudah memi­sah­kan fungsi-fungsi tersebut.

Hal senada disampaikan peng­amat energi dari Reforminer In­stitute Komaidi Notonegoro. Me­nurut dia, jika peran ganda ter­sebut tidak dipisahkan, peru­sa­haan pelat merah itu akan terus melakukan memonopoli.

Anggota Komisi VII DPR Zainudin Amali mendukung po­sisi PGN hanya sebagai transporter, sehingga industri gas men­­jadi lebih efisien. Ia meminta agar penyataan PGN yang ber­janji mereposisi tepat waktu bisa dibuktikan. Jika tidak, maka lang­kah pemerintah memberi sanksi adalah langkah tepat.

“Kami juga minta pemerintah tidak sekadar ber­wacana, me­lain­­kan segera lakukan perbaik­an tata niaga gas,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini me­minta PGN membagi bisnis peng­ang­kutan dan niaganya menjadi dua anak usaha berbeda untuk penya­luran gas melalui pi­pa akses terbuka (open access). Namun, PGN telah meminta penundaan dua kali, menjadi Ok­tober 2012, lalu diperpan­jang lagi setahun.

“Karena mereka telah memin­ta penundaan dua kali, tahun ini ha­rus benar-benar berjalan. Ka­lau masih mundur, kami persiap­kan sanksi karena terkait good cor­porate governance,” ujar­ Rudi. [Harian Rakyat Merdeka]