Volume BBM Subsidi Jebol Terus Kementerian ESDM Siap Dihujat

Wakil Menteri Energi Sumber Da­ya Mineral (ESDM) Rudi Ru­biandini menegaskan, pihaknya siap disalahkan terkait program tersebut. Namun, pengendalian BBM subsidi akan tetap dila­ku­kan terhadap kendaraan dinas pe­­merintah yang mulai diber­la­kukan awal tahun ini.

“Kami sih terima saja disa­lah­kan,” kata Rudi, kemarin.

Menurut dia, jika tidak ingin di­salahkan, lebih baik kemen­te­rian tidak membuat program apa­­pun. “Jika ada pihak yang meng­hujat, cukup diterima dengan hati terbuka,” imbuhnya.

Kesiapan Kementerian ESDM siap dihujat itu menanggapi per­nyataan Kepala Badan Ke­bijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Bambang Brodjone­goro yang menyebut kebijakan pembatasan BBM subsidi yang digembar-gemborkan Kemen­terian ESDM tahun lalu tidak maksimal dampaknya.

Jika menengok tahun lalu, su­dah ada beberapa skema pe­ngen­dalian yang dijalankan Ke­men­terian ESDM. Seperti pe­lara­ngan mobil dinas peme­rintah ‘mi­num’ bensin subsidi, BUMN dan BUMD meng­kon­sumsi BBM bersubsidi lewat sistem stiker.

Kemudian mela­rang kendara­an operasional di wilayah tam­bang dan perkebunan mengkon­sumsi BBM subsidi. Namun, kebijakan ini tidak mem­bawa dampak ke­pada penghe­matan konsumsi BBM subsidi.

“Jangan cuma sekadar janji, mau mengendalikan ini-itu, tapi ti­dak ada efeknya,” cetus Bambang.

Tahun lalu, pemerintah harus melakukan dua kali penambahan kuota BBM bersubsidi. Awalnya disediakan kuota BBM subsidi 40 juta kiloliter (KL), kemudian di­lakukan penambahan 4,04 juta KL dan ditambah lagi 1,2 juta KL sehingga realisasi tahun lalu 45 juta KL.

Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo juga memin­ta Kementerian ESDM serius me­ningkatkan pengendalian peng­gu­naan BBM subsidi. “Pengen­dalian BBM harus dapat dilakukan lebih baik dan konkret. Pembatasan ha­rus ditingkatkan, inisiatifnya ini ada di ESDM,” kata Agus.

Agus juga menegaskan, tahun ini tidak ada rencana menaikkan harga BBM subisidi.

Menteri ESDM Jero Wacik te­tap optimis dengan terus ber­upa­ya menjaga besaran volume peng­gunaan BBM subsidi seba­gai­­mana ditetapkan APBN dengan menge­luarkan Peraturan Menteri ESDM No.1 Tahun 2013 Ten­tang Pengendalian Penggunaan Bahan Bakar Minyak yang ber­laku sejak 2 Januari 2013.

Anggota Komisi VII DPR Teuku Riefky Harsya meminta peme­rin­­tah memperketat penga­wasan penggunaan BBM bersub­sidi. Ia menyayangkan kinerja Ke­men­te­rian ESDM yang masih sangat buruk. “Kuota BBM ber­subsidi tahun 2012 lebih rendah diban­ding proyeksi dalam APBN Peru­bahan 2011 sebesar 40,4 juta KL. Tapi kok bisa berkali-kali je­bol, peme­rintah dua kali meng­ajukan pe­nambahan kuota BBM bersub­sidi,” kata Riefky. [Harian Rakyat Merdeka]