Infrastruktur Minim Hambat Pembangunan Ekonomi Indonesia

“Saat ini dengan infra­struk­tur yang minim pertumbuhan kita cukup tinggi, apalagi ka­lau ditunjang dengan infra­struktur yang baik, mungkin pertumbuhan kita bisa ter­bang,” ujar Ketua Umum Ka­din Suryo Bambang Sulisto.

Menurut dia, infrastruktur merupakan satu dari lima sa­saran strategis kepengu­rusan Kadin periode 2010-2015 da­lam mendorong per­tum­buhan ekonomi meng­hadapi krisis global. Sasaran stra­tegis ter­sebut juga dila­kukan dalam pemberdayaan ekonomi dan pembangunan daerah. Ter­masuk penguatan pe­laku-pe­laku usaha di daerah.

Suryo mengatakan, pengu­saha Indonesia harus mampu berselancar dalam arus globa­lisasi dengan memanfaatkan kerja sama internasional yang tepat. Kerja sama itu me­lalui investasi yang harus di­laku­kan secara cerdas.

“Dalam arti, bekerja sama tanpa harus ke­hi­langan pe­ngen­­dalian atas kepemilikan aset-aset nasio­nal,” katanya.

Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda) Eka Sari Lorena mengatakan, belum beraninya pemerintah menghapus atau mengurangi beban subsidi (dengan me­naik­kan harga BBM bersub­sidi), berpengaruh besar ter­hadap revitalisasi pemba­ngu­nan nasional. Misalnya, di sek­tor transportasi umum dan pembangunan infrastruktur.

“Parahnya, terobosan disin­sentif kendaraan pribadi de­ngan menaikkan uang muka banyak diakali lembaga pem­biayaan. Aturan Bank Indo­nesia per 15 Juni 2012, yakni minimal uang muka sepeda motor 25 persen dan mobil non produktif 30 persen, cu­ma sekadar di atas kertas,” kritik Eka.

Untuk itu, menurut dia, di­perlukan sinyal lebih kuat da­ri pemerintah membenahi trans­portasi umum. Apabila infra­struktur lambat terba­ngun, pemerintah harus sege­ra me­lakukan terobosan.

“Kemacetan tak boleh di­ni­lai wajar hanya karena eko­no­mi tumbuh. Kalau bisa ya ja­ngan macet. Rugi BBM, ru­gi uang, rugi tidak dapat kum­pul dengan keluarga,” ujar Eka.

Ketua Badan Pengawas Pa­sar Modal dan Lembaga Ke­uangan (Bapepam-LK) Nga­lim Sawega mengakui, pem­bangunan ekonomi Indo­nesia masih terhambat minim­nya infrastruktur. Minimnya infra­struktur juga terkait belum adanya lembaga keua­ngan yang khusus membe­rikan pembiayaan infrastruktur.

“Untuk mengatasinya, pe­me­rintah tidak bisa berjalan sendiri. Kegiatan pem­ba­ngu­nan perlu melibatkan pihak swasta,” kata Ngalim.

Dia menjelaskan, peme­rin­tah sebenarnya sudah mem­buat gagasan kerja sama me­lalui program Public Private Partnership (PPP). Sayang­nya, program tersebut belum cukup cepat mendorong pem­bangunan infrastruktur di In­donesia.

Menurut Ngalim, ber­dasar­kan catatan Bapepam LK, baru ada dua perusahaan pem­bia­yaan khusus menopang ke­giat­an pembangunan infra­struktur, yakni PT Sarana Multi Infra­struktur dan PT Indonesia Infrastruktur Finance.  [Harian Rakyat Merdeka]