Duh, Ada Intrik Politik Dalam Penentuan Kebijakan Pangan

Ketua Dewan Hortikultura Nasional Benny Kusbini menga­takan, tingginya impor pangan menunjukkan ketergantungan nasional terhadap luar negeri di bidang pangan terlalu tinggi.

Menurutnya, turunnya pro­duk­si kedelai AS akibat kekeringan tahun lalu berimbas besar kepada Indo­nesia. Kondisi ini sungguh me­mi­lukan sekaligus memalukan In­do­nesia yang selama ini mem­bang­gakan diri sebagai negara ber­tanah subur dan luas.

“Ini menjadi keprihatinan kita. Indonesia selalu menjadi market luar negeri,” sesal Benny kepada Rakyat Merdeka, Jumat (4/1).

Dia menilai, pemerintah harus meningkatkan upaya mewujud­kan ketahanan pangan berbasis pro­duksi dalam negeri dan tidak lagi mengandalkan impor serta ber­gantung kepada produk pa­ngan luar negeri. Indonesia harus mem­benahi pembangunan pertanian.

Dikatakan, mening­katnya im­por pangan memun­cul­kan tanda tanya di negeri yang ka­ya ini. Seolah ada yang dengan sengaja menghambat Indonesia untuk mandiri dalam urusan pangan.

“Ada intrik-intrik politik da­lam penganggaran di DPR. Kepen­tingan politik ikut bermain. Ada mafia pangan yang masih ja­di ra­ja dalam menentukan ke­bijakan pangan kita,” tegasnya.

Ketua Komisi IV DPR Roma­hur­muziy juga geram dengan per­masalahan produksi pangan nasional.

“Bagi Indonesia, pangan harus dipenuhi dalam negeri meski biaya pengadaannya lebih mahal daripada impor. Sebab, sektor per­­tanian menghidupi 33 persen angkatan kerja nasional. Karena itu, kenaikan impor pangan perlu diwaspadai, jenis, jumlah dan waktu impornya,” katanya.

Dia mengatakan, membangun swa­sembada pangan memang per­lu kerja keras dan waktu lama. Apa­lagi Indonesia didukung sumber daya melimpah, iklim tropis, pen­duduk agraris dan pasar besar.

Anggota Komisi IV DPR Ma’mur Hasanuddin menambah­kan, pemerintah harus cermat me­­lihat seluruh angka importasi be­ras terhadap kemampuan pro­duksi dalam negeri, karena pada da­sarnya akan mempengaruhi struk­tur stok perberasan nasional.

Menurut Ma’mur, Bulog meng­klaim serapannya melam­paui tar­get 3,6 juta ton, begitupun dengan Kementerian Pertanian yang me­nyatakan surplus beras mencapai 5,73 juta ton, namun mengapa angka impor beras tetap tinggi.

“Seharusnya kenaikan pro­duk­­si dan serapan beras ber­banding lu­rus dengan penurunan secara dras­tis terhadap importasi beras. Ka­rena itu, perlu sistem yang ter­integrasi antara pro­duk­si, dis­tribusi dan konsumsi beras secara nasional, sehingga selu­ruh proses dari hulu sampai hilir dapat di­monitor dengan baik,” ucap­ Ma’mur. [Harian Rakyat Merdeka]