Audit Impor Beras Rampung BPK Diminta Beberin Ke Publik

Anggota BPK Ali Masykur Mu­sa mengaku audit impor beras sudah selesai. Saat ini pihaknya tinggal menyusun laporan. “Ting­gal rumuskan LPH (Laporan Ha­sil Pemeriksaan),” ujar Ali me­lalui account twitter-nya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Namun, bekas anggota DPR ini belum mau mem­be­ri­tahukan ka­pan hasil laporan audit impor be­ras akan diumum­kan. Padahal, sebelumnya dia me­­negaskan akan mengu­mum­kan hasil audit impor beras akhir tahun 2012. Na­mun, hingga kini laporannya belum juga selesai.

Dalam beberapa kesempatan, Ali menjelaskan, alasan pihaknya melakukan audit impor beras. Se­lama ini, kebijakan yang diambil pemerintah itu sering menim­bul­kan polemik. Karena itu, pihak­nya melakukan audit untuk me­ngetahui ada penyim­pangan atau tidak dalam kebijakan impor. Fo­kus audit tersebut men­cakup pe­nerapan kebijakan impor beras oleh pe­merintah sepanjang 2012.

Ali men­jelaskan, audit dimak­sud­kan un­tuk menganalisa be­berapa kom­ponen dalam kebi­ja­k­­an im­por beras. Terutama da­lam pe­ngadaan, kesesuaian im­por de­ngan kebijakan ketahanan pangan serta peran importir di balik im­por beras.

“Apalagi kran impor dibuka lebar-lebar justru saat petani me­masuki musim panen. Aki­bat­nya, stok beras melimpah se­hingga harga anjlok,” kata Ali.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Soebagyo menyambut baik langkah BPK yang sudah menyelesaikan audit impor be­ras. Dia, berharap hasil audit ter­sebut bisa menemukan fakta riil di lapangan yang selama ini dila­porkan petani.

“BPK harus transparan dalam hasil auditnya itu karena akan men­jadi dasar perbaikan da­lam ke­gia­tan impor beras. Jangan me­nutupi hasilnya, apalagi ba­nyak keluh­an-keluhan dari pe­tani soal ke­bijakan impor beras itu,” kata Firman ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, saat ini banyak ma­syarakat yang melaporkan be­ras impor yang digunakan untuk beras rakyat miskin (raskin) kua­litasnya sangat jelek. Padahal, ang­­garan untuk memenuhi kebu­tuhan raskin itu mencapai Rp 16-Rp 17 tri­liun untuk 2011 dan se­telah di­hitung ter­nyata melonjak menjadi Rp 21 triliun. Sedang­kan untuk ang­garan raskin 2012 di­tetapkan Rp 15 triliun.

“Angkanya memang menga­lami penurunan, tapi itu belum perhitungan semuanya. Diper­ki­rakan bisa melonjak lagi seperti tahun 2011,” papar Firman

Politisi Partai Golkar ini me­ngaku bingung dengan kebijak­an impor beras yang selama ini di­lakukan pemerintah. Setiap rapat dengan DPR, pemerintah selalu mengaku produksi beras nasional mengalami surplus dan penye­rapannya tinggi. Tapi, ke­nyata­annya hampir setiap  tahun me­reka terus impor de­ngan alasan menjaga stok.

“Setiap sesuatu yang terkait dengan impor komoditas pasti da­tanya dibuat grey area. Apa­lagi bis­nis impor beras meng­gi­ur­kan karena anggaran­nya be­sar,”  tegas Firman.

Menurut dia, untuk menjaga stok pemerintah tidak perlu im­por. Yang harus dilakukan ada­lah memerintah Bulog me­nyerap be­ras petani saat musim panen. Saat ini terjadi kegelisahan di ka­la­ngan petani karena kabarnya gu­dang-gudang Bulog penuh se­hingga tidak akan banyak me­nyerap beras panen petani.

Perum Bulog selaku pihak yang ditugasi oleh pemerintah belum berkomentar. Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso belum bisa dihubungi. Sebe­lumnya, Sutarto pernah menya­takan menyambut baik audit impor beras dan diharapkan bisa men­jadi perbaikan dan masukan ba­gi pemerintah dan Bulog.

“Kebijakan impor beras ada­lah kebijakan pemerintah. Kepu­tusan BPK mengaudit kebijakan im­por beras adalah keinginan BPK untuk melihat seberapa jauh ke­bijakan itu berjalan, jadi kami sambut baik,” katanya.

Menurut Sutarto, inisiatif BPK mengaudit kegiatan impor be­ras merupakan langkah po­sitif dan Bulog akan kooperatif menang­gapinya. “Hasilnya akan menjadi ba­han penting untuk kebijakan im­por beras ataupun swasem­bada pangan ke de­pan,” ujar Sutarto. [Harian Rakyat Merdeka]