Dana Infrastruktur Perkeretaapian Seluruh Indonesia Capai Rp 605 T

Kesepakatan ini bertujuan agar ter­bangun moda transportasi ke­reta api dalam upaya me­ning­kat­kan aksessibilitas dan mo­bilitas ang­kutan penumpang maupun barang, menciptakan integrasi antar moda yang akhirnya dapat pula mendorong perekonomian masyarakat Sulawesi.

Penandatangan MoU antara Kemenhub dan pemerintah pro­vinsi se-Sulawesi dilaksanakan di Ta­nah Toraja, Jumat (28/12). Ke­menterian Perhubungan diwakili Wakil Menteri Perhubungan (Wa­menhub) Bambang Susan­tono, sementara pemerintah pro­vinsi se-Sulawesi adalah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Goron­talo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Wamenhub Bambang Susan­to­no menjelaskan, kesepakatan ber­sama penyelenggaraan per­ke­retaapian nasional di Sula­wesi antara lain meliputi penye­leng­ga­raan prasarana perkere­taapian yang meliputi perenca­naan, pen­yiapan lahan, pemba­ngunan, pe­ngoperasian, pera­wat­an dan pe­ngusahaan.

Kemudian, penyelenggaraan sarana perkeretaapian yang me­liputi perencanaan, penga­daan, pengoperasian, perawatan dan pengusahaan. Termasuk ren­cana penyiapan, penyediaan dan pe­ngembangan sumber daya ma­nusia di bidang Perkeretaapian.

Tujuan kesepakatan ber­sa­ma ini untuk mewujudkan peran moda kereta api sebagai angkutan mas­sal dan kelancaran pereko­nomian yang terintegrasi pada ma­sing-masing wilayah Pulau Sula­wesi.

“Moda transpor­tasi kereta api mutlak diperlukan karena me­miliki beberapa ke­lebihan. Di an­ta­ranya kereta api da­pat me­ngu­rangi beban jalan, le­bih hemat energi, memiliki ting­kat kece­la­kaan yang rendah dan ramah ling­kungan,” urai Bambang.

Pulau Sulawesi sebagai kawa­san perekonomian dan perdaga­ngan yang terletak di kawasan timur Indonesia perlu didukung dengan pembangunan infra­struk­tur transportasi, khususnya moda transportasi kereta api.

Pemerintah memang telah mem­programkan pengembangan perkeretaapian ke depan guna meningkatkan peran moda kereta api dalam angkutan penumpang maupun angkutan barang tidak hanya di wilayah Jawa dan Su­matera, melainkan di seluruh Indonesia termasuk Sulawesi.

Dalam Rencana Induk Per­ke­­re­taapian Nasional, pen­da­naan in­frastruktur perkere­ta­apian di seluruh Indonesia sam­pai tahun 2030 jumlahnya sangat besar, diperkirakan men­capai Rp 605 trilliun.

Pembangunan sarana dan pra­sarana perkeretaapian di Sula­wesi ini tidak bisa terwujud jika tidak ada peran dari berbagai pi­hak baik itu pemerintah daerah maupun swasta.

Tahun 2009, lanjut Bambang, peme­rintah telah melakukan upaya melalui penyusunan mas­ter­plan dalam rangka mendukung ter­wu­judnya perkeretaapian di Pu­lau Su­lawesi. Dalam mas­ter­plan tersebut, pengembangan ja­ri­ngan per­ke­re­taapian di­arah­kan pa­da pengem­bangan jaringan ke­reta api (KA) per­kotaan dan pengem­­bangan ja­ringan KA antar kota Lintas Pulau Sulawesi se­perti  KA Perkotaan Ma­m­minasata (Ma­kassar-Maros-Sungguminasa-Takalar). [Harian Rakyat Merdeka]