Amankan Pasokan Tahun Baru Pertamina Impor BBM Subsidi

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir mengatakan, tambahan impor BBM tersebut untuk me­ngantisipasi meningkatnya kon­sumsi BBM di H-3 dan H+7 menjelang akhir tahun.

“Impornya untuk premium 430.000 KL dan 300.000 KL un­tuk solar,” ujar Ali di Jakarta, kemarin.

Pemerintah melalui Kemen­te­rian Energi Sumber Daya Mi­neral (ESDM) menetapkan kuo­ta BBM bersubsidi pada 2013 sebanyak 46 juta KL. Pada 2012 kuota BBM bersubsidi 45,2 juta KL. Per­sentase kenaikan kuota yang di bawah 2 persen ini diper­ki­rakan terlalu kecil bila diban­dingkan kon­sumsi BBM bersub­sidi yang selalu meningkat setiap tahunnya.

Ketua Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi  (Hiswana Migas) Eri Purnomo­hadi menyambut baik penamba­han kuota BBM bersubsidi un­tuk 2013.

“Kebutuhan masyarakat kan me­ningkat dan masih terjadi ke­kurangan pasokan di beberapa wilayah. Sebetulnya itu masih belum cukup karena ada daerah-daerah di luar Jawa, seperti Su­matera dan Kalimantan yang ke­kurangan BBM. Tapi kita me­ma­hami kemampuan peme­rintah untuk menyediakan BBM ber­subsidi,” jelas Eri kepada Rakyat Merdeka.

Menurut dia, saat ini masih ter­jadi penyimpangan pada BBM ber­subsidi. Penyimpangan itu di antaranya masih ada pihak yang tidak berhak tapi masih meng­gu­nakan BBM bersubsidi, con­toh­nya industri. Terjadinya penyim­pangan merupakan akibat dari ti­dak intensifnya pengawa­san dis­tribusi dan tidak ada audit.

Anggota Komisi VII DPR Sat­ya W Yudha mengatakan, kon­sumsi BBM sudah didata pe­me­rintah dan kuota BBM ber­subsidi tersebut berasal dari perkiraan pe­merintah. Disamping itu, kenaik­an kuota BBM harus diiringi de­ngan evaluasi apakah subsidi BBM sudah tepat sasaran.

“Esensi subsidi BBM adalah membantu masyarakat yang mem­butuhkan. Yang punya mo­bil pribadi itu orang mampu ma­kanya subsidi BBM tidak tepat sasaran” kata Satya.

Dia menilai, seharusnya belan­ja subsidi BBM dialihkan ke program lain, misalnya berupa bantuan langsung kepada mas­yarakat yang berhak atau bisa juga dalam bentuk insentif.

Pengamat ekonomi Ichsanud­din Noorsy memprediksi, kon­sumsi BBM bersubsidi pada 2013 akan mencapai 48,73 juta KL. Angka tersebut berasal dari per­hitungan kenaikan 8 persen dari kuota BBM bersubsi tahun 2012 sebanyak 45,123 juta KL.

Menurutnya, kenaikan 8 persen tersebut berasal dari asumsi per­tumbuhan kendaraan tidak ber­ubah, transportasi publik gagal, konversi gas tidak berjalan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia bergerak antara 5,8-6,3 persen.

“Tahun ini semua asumsi mak­ro pemerintah boleh dibilang ga­gal kecuali tingkat inflasi dan suku bunga,” ujarnya.

Asumsi pemerintah yang gagal antara lain nilai tukar rupiah, produksi minyak mentah dan harga minyak.

Terkait adanya permintaan BBM subsidi naik tahun depan, Noorsy malah mempertanyakan apakah pemerintah berani me­naik­kan harga BBM bersubsidi.

“Pemerintah sedang mengha­dapi dilema, di satu sisi peme­rin­tah ditekan kekuatan asing untuk mendekatkan harga BBM agar sesuai dengan mekanisme pasar, di sisi lain APBN mendapat te­kanan dari belanja subsidi,” jelas bekas anggota DPR ini.

Noorsy mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi juga di­pengaruhi kondisi politik. Kon­disi partai berkuasa, Partai De­mokrat, yang sedang terpuruk mem­buat pe­merintah tidak berani menaikkan harga BBM subsidi.

“Saya kira Partai Demokrat te­tap mencari simpati publik. Di saat yang sama semua partai juga sedang mencari investasi poli­tik,” ucapnya.

Saat ini masalah kenaikan BBM subsidi menjadi lebih ru­mit. Tekanan internasional dan tekanan dari APBN berhadapan dengan konsolidasi partai po­litik. Sementara di masyarakat kenai­kan harga BBM bersubsidi akan berefek pada kenaikan har­ga ke­butuhan. Akibatnya, akan terjadi pemangkasan daya beli dan hal ini akan mendatangkan protes dari kalangan masya­rakat. [Harian Rakyat Merdeka]