Awas, BUMN Rawan Kongkalikong Politik

Jelang Pemilu 2014

Rabu, 12 Desember 2012, 07:57 WIB
Awas, BUMN Rawan Kongkalikong Politik
Kementerian BUMN
Kecil Besar
rmol news logo .Memasuki tahun 2013, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rentan jadi sasaran intervensi. Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, memasuki 2013, Kementerian BUMN harus melakukan pem­be­nahan dan bersih-bersih yang serius karena pada tahun itu te­lah memasuki masa politik me­nuju Pemilu 2014 yang ra­wan kong­kalikong untuk pundi-pundi kampanye.

“Tahun 2013 masuk tahun politik. Perbaiki rumah di dalam jangan bikin program-program yang sangat rawan kongkalikong dengan politik,” ujar Said Didu di Jakarta, kemarin.

Dia menjelaskan, modus yang perlu diwaspadai adalah pe­mi­lihan atau penempatan direksi dan komisaris BUMN yang baru. Menurutnya, hal tersebut sangat rawan membuka pintu kong­kalikong.

Kepala Biro Hukum Ke­men­terian BUMN Hambra men­je­laskan, untuk mencegah praktik kongkalikong di perusahaan pelat merah dan internal Ke­menterian BUMN, pihaknya melakukan be­berapa langkah. Di antaranya pada proses selek­si direksi BUMN di­lakukan sa­ngat ketat, yakni de­ngan meng­gadeng lembaga independen.

“Peraturan seleksi direksi BUMN sangat ketat, saat ini tim fit and proper kita seleksi. Yang selama ini bisa melakukan fit and proper ada 11-12 lembaga yang kita akui,” tutur Hambra.

Selain rencana menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan  Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengawasi tender-tender BUMN, Kementerian BUMN juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas tentang perbedaan risiko bisnis dan bukan masuk risiko bisnis.

Menurut Hambra, selama ini hal itu menjadi momok bagi para petinggi perusahaan pelat merah dalam melakukan aksi korporasi, bahkan bisa menjerumuskan sang direksi ke meja hijau.

Dia menjelaskan, Kementerian BUMN akan mela­kukan audit dua sisi, yakni saat BUMN me­lakukan sinergi antar BUMN atau melibatkan swasta.

“Mendorong sinergi antar BUMN ini bagian memberantas penyimpangan. Andai pihak mit­ra diaudit bisa ditemukan kalau BUMN sulit, di sini diaduit di sana diaudit, saat ini memang masih belum baik,” jelasnya.

Untuk internal kementerian, Hambra juga mengatakan, lang­kah yang diambil adalah pejabat-pejabat yang ditunjuk dan di­lan­tik Menteri BUMN Dahlan Iskan harus memiliki integritas.

“Pejabat yang diangkat muda dan berintegritas. Saya melihat keinginan berbenah diri ada. Sikap pejabat Kementerian BUMN yang dulu dan sekarang berbeda,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]

Jadikan RMOL.ID sumber pilihan pencarian Google

FOLLOW US

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

ARTIKEL LAINNYA