.Memasuki tahun 2013, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) rentan jadi sasaran intervensi. Bekas Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mengatakan, memasuki 2013, Kementerian BUMN harus melakukan pemÂbeÂnahan dan bersih-bersih yang serius karena pada tahun itu teÂlah memasuki masa politik meÂnuju Pemilu 2014 yang raÂwan kongÂkalikong untuk pundi-pundi kampanye.
“Tahun 2013 masuk tahun politik. Perbaiki rumah di dalam jangan bikin program-program yang sangat rawan kongkalikong dengan politik,†ujar Said Didu di Jakarta, kemarin.
Dia menjelaskan, modus yang perlu diwaspadai adalah peÂmiÂlihan atau penempatan direksi dan komisaris BUMN yang baru. Menurutnya, hal tersebut sangat rawan membuka pintu kongÂkalikong.
Kepala Biro Hukum KeÂmenÂterian BUMN Hambra menÂjeÂlaskan, untuk mencegah praktik kongkalikong di perusahaan pelat merah dan internal KeÂmenterian BUMN, pihaknya melakukan beÂberapa langkah. Di antaranya pada proses selekÂsi direksi BUMN diÂlakukan saÂngat ketat, yakni deÂngan mengÂgadeng lembaga independen.
“Peraturan seleksi direksi BUMN sangat ketat, saat ini tim fit and proper kita seleksi. Yang selama ini bisa melakukan fit and proper ada 11-12 lembaga yang kita akui,†tutur Hambra.
Selain rencana menggandeng Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) untuk mengawasi tender-tender BUMN, Kementerian BUMN juga akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk membahas tentang perbedaan risiko bisnis dan bukan masuk risiko bisnis.
Menurut Hambra, selama ini hal itu menjadi momok bagi para petinggi perusahaan pelat merah dalam melakukan aksi korporasi, bahkan bisa menjerumuskan sang direksi ke meja hijau.
Dia menjelaskan, Kementerian BUMN akan melaÂkukan audit dua sisi, yakni saat BUMN meÂlakukan sinergi antar BUMN atau melibatkan swasta.
“Mendorong sinergi antar BUMN ini bagian memberantas penyimpangan. Andai pihak mitÂra diaudit bisa ditemukan kalau BUMN sulit, di sini diaduit di sana diaudit, saat ini memang masih belum baik,†jelasnya.
Untuk internal kementerian, Hambra juga mengatakan, langÂkah yang diambil adalah pejabat-pejabat yang ditunjuk dan diÂlanÂtik Menteri BUMN Dahlan Iskan harus memiliki integritas.
“Pejabat yang diangkat muda dan berintegritas. Saya melihat keinginan berbenah diri ada. Sikap pejabat Kementerian BUMN yang dulu dan sekarang berbeda,†cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]
BERITA TERKAIT: