Diboikot Disney, Mendag Dan Menperin Pasang Badan Dong

Ironisnya, baik Kemenperin maupun Kemendag terlihat be­lum kompak menyikapi aksi pem­boikotan produk kertas Indone­sia.

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengaku sedang mempelajari aksi pemboikotan penggunaan kertas asal Indonesia yang dilakukan Walt Disney. Menteri Perindus­trian (Menpe­rin) MS Hidayat menyatakan, saat ini pihaknya sedang berun­ding dengan pihak Disney.

“Baru dipelajari, tapi tuduhan yang sama ke Jepang itu sudah saya sikapi. Jadi mereka akan mengajak berunding,” kata Hi­da­yat, setelah menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Ke­menko Perekonomian, Jakar­ta, Kamis (25/10).

Politisi Golkar ini menyata­kan, pihaknya juga sedang mela­ku­kan perundingan dengan aso­sia­si penghasil kertas agar ber­tin­dak sesuai aturan guna menghin­dari kesalahan yang lebih fatal.

“Saya sudah meminta kepada seluruh asosiasi 11 perusahaan itu agar mengikuti prosedur yang ada. Kalau se­seorang menggugat antidumping yang dilakukan perusahaan Indo­nesia itu menga­tur prosedur­nya ada ABCD yang harus ditaati oleh kita,” jelas  menteri dari Partai Golkar itu.

Meskipun begitu, pihaknya yakin kertas yang diekspor Indo­nesia meru­pakan kertas yang ber­standar in­ternasional. Hal itu ter­bukti de­ngan lamanya Indo­ne­sia melaku­kan ekspor kertas.

“Saya menjamin, karena me­reka sudah 15 tahun ekspor ke Jep­ang. Baru saat ini dilakukan tuduhan dumping,” kata Hidayat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Peng­usaha Hutan Indo­nesia (AP­HI) Purwadi Soeprihanto me­ng­atakan, fenomena penolak­an itu harus ditanggapi serius ka­rena didasari oleh tudingan yang me­nyesatkan. Menurut Purwadi, kam­pa­nye Lembaga Swadaya Masyara­kat (LSM) asing telah menyudut­kan dunia industri kehutanan di Indonesia.

“Produk pulp dan ker­tas Indo­nesia punya kesempatan merajai pasar global. Ini sangat mungkin menimbulkan kekha­wa­tiran ne­gara-negara pesaing yang me­rasa terancam bisnis dan indus­trinya,” ketus Purwadi.

Dia menilai, serangkaian kam­panye hitam yang kerap mendis­kreditkan produk kayu Indonesia merupakan intimidasi untuk me­nekan perusahaan multinasional menghentikan pembelian produk kayu Indonesia.

Menurut Rainforest Action Net­work (RAN), lembaga non­pro­fit yang berbasis di California, Amerika, Indonesia memiliki angka defo­restasi (penghilangan hutan) tertinggi di dunia. Saat ini, area hutan yang asli tinggal se­paruh. Selama 20 tahun terak­hir, Disney mengklaim telah meng­im­ple­men­tasikan program pen­danaan konservasi lingku­ngan di 112 negara di dunia. Ter­masuk di antaranya lebih dari 70 proyek di Indonesia untuk me­lin­dungi hu­tan hujan Sumatera.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Bayu Krisnamurthi mengaku tidak bisa berbuat banyak terkait aksi boikot Walt Disney tersebut. “Dampak pemboikotan, kita tidak tahu se­berapa besar. Kita tidak bisa ber­buat apa-apa,” tuturnya pasrah.

Walt Disney, menurut Bayu, meskipun tidak membeli kertas Indonesia dalam jumlah banyak, tetapi publikasinya akan mem­berikan citra buruk bagi Indone­sia. “Walt Disney meski belinya enggak banyak, tapi efek publika­sinya itu yang memberikan citra buruk bagi Indonesia,”ujarnya.

Bayu mencatat, keseluruhan ekspor kertas pada 2011 ke se­luruh dunia mencapai 4,2 miliar dolar AS. Sampai 2012, ekspor kertas diperkirakan akan tumbuh antara 5-8 per­sen.

“Meski ada isu pemboikotan kertas oleh Walt Disney, namun saya memperkirakan ekspor ker­tas kita sampai akhir 2012 masih bisa meningkat 5-8 persen,” tandas Bayu pede.

Uji Pengapalan

Wamendag me­res­mikan uji pengapalan (ship­ment test) eks­por produk kayu ber­sertifikat le­gal di Kendal, Jawa Tengah. Ship­ment test me­rupakan sebuah uji coba pelak­sanaan ekspor pro­duk kayu yang disertai dengan Dokumen V-Legal.

Dokumen V-Legal meru­pa­kan dokumen bukti legalitas kayu yang akan menggantikan meka­nis­me endorsement yang dilaku­kan Badan Revita­lisasi In­dustri Kehutanan (BRIK) sebagai salah satu dokumen per­syaratan ekspor produk kayu dari Indonesia.

Dia menjelaskan, ship­ment test untuk ekspor yang menggunakan Dokumen V-Legal dilakukan oleh 17 Eksportir Terdaftar Pro­duk In­dustri Kehutanan (ETPIK) yang telah diverifikasi legalitas pro­duknya oleh Lembaga Veri­fikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan ber­hak untuk mendapatkan Dokumen V-Legal sebagai salah satu per­syaratan ekspor.[Harian Rakyat Merdeka]