Produksi Minyak Menurun Akibat Ruwetnya Birokrasi

Pengamat perminyakan Kur­tubi menegaskan, sejak pe­nge­lo­laan bisnis Migas diserahkan ke Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Mi­nyak dan Gas (BP Migas), pro­duksi minyak terus menurun. Hal ini menandai kegagalan lembaga yang dibentuk lewat Undang Un­dang (UU) Migas Nomor 21 ta­hun 2001 ini.

“Ini jelas cara ke­lola yang sa­lah. Jadi, BP Migas ha­rus segera dibubarkan. Pro­duk­si kita ren­dah ini karena tidak ada pene­muan sumur baru dalam 10 ta­hun ini,” tegasnya kepada Rak­yat Merde­ka, kemarin.

Terus turunnya produksi mi­gas, lanjut Kurtubi, menye­bab­kan penerimaan negara dari sektor migas menurun. Di sisi lain, cost re­covery (dana talangan yang di­berikan pemerintah akibat eks­plorasi migas) meningkat. Me­nurut­nya, kondisi itu terjadi ber­kaitan dengan UU Migas.

Kurtubi mengungkapkan, UU Mi­gas yang menciptakan BP Mi­gas sehingga sistem prosedur in­vestasi migas jadi berbelit-belit. Salah satunya, investor disuruh ba­yar royalti lebih dulu sebelum eks­plorasi. “Yang tanda tangan kon­trak ini BP Migas. Tapi, kalau peru­sahaan kontraktor menda­pat­­kan hambatan di daerah, BP Mi­gas nggak bisa mencari solusi dan melindungi investor. Jadi, pro­yeknya terganggu,” kritiknya.

Ketua Komisi VII DPR Sutan Ba­toeghana mengatakan, Komisi VII DPR mengapresiasi kinerja BP Migas dan mendorongnya me­ning­katkan kinerjanya. “De­ng­an mengupayakan pen­ca­­paian tar­get lifting yang telah ditetap­kan dalam APBN tahun 2012,” kata Sutan.  

Menurutnya, Ko­misi VII DPR meminta BP Mi­gas agar mening­katkan penga­wasan penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu minyak bumi dan atau gas bumi.

“Penerimaan ini berasal dari hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS),” katanya.

Seperti diketahui, lifting mi­nyak Indonesia hingga akhir ta­hun 2012 diprediksi hanya akan men­capai 870 ribu barel per hari (bph). Jumlah itu merupakan pro­duksi minyak terendah sejak 1970. Saat itu, produksi mi­­nyak Indonesia hanya 853 ribu bph.

BP Migas me­ngaku ada 15 pe­nyebab semakin me­lorotnya pro­duksi minyak. Tahun ini, potensi kehilangan men­capai 52.000 barel per hari (bph).  

Kepala BP Migas Raden Pri­yono menuturkan, penyebab uta­ma berasal dari gangguan pro­duk­si di semua KKKS yang men­­capai 10.100 bph. “Lalu, pecah­nya pipa TGI di Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan terbakarnya kapal penampung minyak len­tera bangsa milik CNOOC yang me­nyebabkan kehilangan seba­nyak 9.000 bph,” ujarnya saat rapat de­ngar pendapat dengan Komisi VII DPR.

Alasan lain, lanjut Priyono, gang­guan yang berasal dari status per­panjangan kontrak yang ber­dampak pada shifting skenario pemboran milik PHE WMO yang me­nyebabkan kehilangan se­ba­nyak 5.500 bph.

“Dan penurunan po­tensi sub­sur­face di lapangan Tunu milik Total E&P Indonesie dan bebe­rapa KKKS yang me­nye­babkan ke­hi­­­la­ngan 8.500 bph,” tegasnya.

Tertundanya pengadaan an­ju­ng­an atau rig di beberapa KKKS seperti Chevron, Vico, Santos dan Per­tamina, telah menghi­lang­kan po­tensi minyak seba­nyak 5.300 bph. “Sementara itu, keter­lam­ba­tan proyek juga men­jadi pe­nye­bab kehilangan mi­nyak sebanyak 2.500 bph,” jelasnya.

Tak hanya itu, persoalan pem­bebasan lahan juga dituding se­bagai salah satu penyebab ber­kurangnya produksi yang dialami Pertamina, Medco dan Seleraya se­banyak 2.200 bph. “Perubahan prio­ritas pekerjaan yang meng­hi­langkan 2.100 bph. Lalu, peru­ba­han subsurface menghilangkan mi­nyak sebanyak 2.100 bph,” paparnya.

Dia menjelaskan, masalah peri­zinan juga menjadi penyebab ke­hilangan potensi minyak se­ba­nyak 1.600 bph. Kendala ope­rasi menghilangkan minyak sebanyak 1.600 bph. “Lalu, realisasi pro­duksi sumur pengembangan tidak sesuai target yang berpotensi meng­hilangkan 1.500 bph,” ka­ta Priyono. [Harian Rakyat Merdeka]