Pengusaha Ancam Terus Pake SDM Outsourcing

Ketua Umum Asosiasi Pengu­saha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi mengaku, para pengu­saha keberatan dengan ke­bijakan pemerintah menaikkan TDL. Me­nu­rutnya, kenaikan lis­trik 15 per­sen justru bakal me­ning­kat­kan impor barang jadi.

“Karena produk yang dihasil­kan oleh para pengusaha dalam negeri kurang memiliki daya saing dan memicu penuru­nan kinerja perusahaan,” ujar Sofjan di Jakarta, kemarin.

Dari kalkulasi pelaku usaha, terangnya, kenaikan TDL sampai 15 persen untuk menghemat sub­sidi Rp 14,89 triliun sama artinya dengan hanya menaikkan tarif lis­trik industri. Berdasarkan per­hi­tungan, kenaikan 15 persen untuk menghemat subsidi Rp 14,89 triliun berarti hanya akan me­naikkan tarif listrik industri.

“Tanpa dipusingkan kenaikan TDL, industri nasional sudah ter­an­­cam oleh serbuan produk im­por. Lama-lama, semakin ba­nyak perdagangan di pasar do­mestik yang mengutamakan im­por,” kata Bos Gemala Group ini.

Jika pe­merintah menaikkan TDL, Sofjan mengancam, akan ma­kin banyak pengusaha yang menjadi pedagang daripada men­jadi produsen. Dampak lain­nya adalah makin banyak peru­sahaan yang akan menggunakan jasa pegawai atau sumber daya m­anusia (SDM) outsourcing.

“Hal ini semata-mata demi efi­siensi,” Cetus Sofjan.

Asosiasi Penge­lola Pusat Be­lanja Indonesia (APPBI) juga menolak tegas ke­bijakan peme­rintah untuk me­naik­kan TDL. Hal itu dinilai akan berdampak besar tidak hanya ter­hadap pe­ngelola mall ataupun pengusaha, tetapi juga konsumen.

Ketua Umum APPBI Stefanus Ridwan mengatakan, rencana ke­­naikan TDL selain akan me­ri­sau­kan para pengusaha, juga ber­po­tensi menimbulkan dam­pak besar bagi pelaku eko­nomi, ter­masuk masyarakat itu sendiri.  

“Saya kira mereka (asosiasi pe­ngusaha-red) akan risau dengan ke­naikan TDL. Saya kira dampak­nya tidak akan ke­cil,” ujar Stefa­nus da­lam jumpa pers, ke­marin.

Dia menambahkan, kebijakan rencana kenaikan TTL tersebut me­rupakan keputusan yang tidak populis. “Sebaiknya kenaikan TDL dan penggolongan tarif ini dipelajari benar. Ini bukan kepu­tusan populis yang sebenarnya menyengsarakan rakyat,” tandas bos Pakuwon Jati Group ini.

Sebelumnya, sejumlah asosiasi yang tergabung dalam Forum Ko­­munikasi Asosiasi Nasional (Forkan) menolak kenaikan TDL sebesar 15 persen pada tahun de­pan. Forkan beralasan, ke­nai­kan TDL menyebabkan biaya pro­duk­­si melonjak dan menye­babkan daya saing produk lokal turun.

Forum tersebut terdiri dari Aso­­siasi Pemilik Merek Lokal Indo­nesia (AMIN), Gabungan Pengu­saha Makanan dan Minu­man Se­luruh Indonesia (Gapmmi), Ga­bungan Elektro­nika (Gabel), Aso­siasi Perteksti­lan Indonesia (API), Asosiasi Me­bel Indonesia (As­mindo), The Indonesian Iron and Steel Indus­try Associations (IISIA), Asosiasi Industri Sarung Tangan Karet Industri, Asosiasi Kaca Lem­ba­ran dan Pengaman (AKLP), Aso­siasi Industri Ke­ma­san, Asosiasi Persepatuan In­do­nesia (Apri­sindo), Asosiasi Peng­usaha Indo­nesia (Apindo), serta Forum Industri Pengguna Gula (FIPG).

Sekjen Gapmmi Franky Siba­rani mengatakan, industri maka­nan dan minuman terus menga­lami tekanan selama tahun ini, mulai dari kenaikan harga bahan baku seperti gandum, kedelai dan gula. Selain itu, ada kenaikan upah minimum regional (UMR) lebih dari 20-26 persen di wila­yah Ban­ten, kenaikan harga gas in­dustri sekitar 35 persen per Sep­­tember 2012 dan 15 persen pa­da awal Ap­ril 2013.

“Belum lagi masalah lama yang memberatkan industri ma­kanan dan minuman belum tera­tasi, yakni bunga bank yang ting­gi, biaya logistik yang mahal, pung­li (pungutan liar) dan infra­struk­tur yang buruk,” keluhnya.

Seperti diketahui, pemerintah dan Badan Anggaran DPR telah sepakat akan menaikkan TDL sebesar 15 persen di tahun de­pan. Imbal baliknya, pemerintah akan menyediakan infra­struktur lebih baik. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengaku, telah mela­kukan perbaikan peng­alo­kasian komposisi angga­ran pada RAPBN 2013 secara lebih baik. [Harian Rakyat Merdeka]