BI Permudah Wong Cilik Dapat Kredit Lewat Peringkat & Sertifikasi Tanah

Bank Indonesia (BI) tengah me­ng­upayakan beragam progr­am un­tuk meningkatkan kualitas sek­tor usaha mikro, kecil dan mene­ngah (UMKM). Salah sa­tunya dengan melakukan peme­ring­katan untuk UMKM.

    Dengan adanya pe­ring­kat, ma­ka pihak bank lebih mu­dah me­nentukan pendanaan un­tuk sektor usaha kecil tersebut.

“Sebelumnya, sistem peringkat ini hanya berlaku di industri ke­uangan. Sekarang proses Rating UMKM itu masih jalan. Kita kerja sama dengan empat lemba­ga rating dan tiga bank. Kemu­dian kita ujicobakan,” jelas Di­rektur Departemen Kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan UMKM Bank In­do­nesia Zainal Abidin di Jakarta.

Ia menjelaskan, rating tersebut agar UMKM memiliki rekam je­jak kinerja yang kelak memberi kemudahan untuk ekspansi bis­nis mereka. Apabila UMKM ter­se­but memiliki rating yang ba­gus, per­bankan tak perlu lagi ber­pikir panjang untuk membe­rikan kre­dit.

Saat ini, program rating ini ma­sih diujicobakan di wi­la­yah Ja­karta, dengan metode yang ber­beda dari pemeringkatan yang sudah berlaku untuk industri ke­uangan dan korporasi. Dengan demikian, diharapkan metodenya sesuai dengan sektor UMKM.

Selain program pemeringkatan UMKM, BI juga sedang me­ne­rapkan program sertifikasi ta­nah bagi para petani dan pe­ternak. Untuk urusan sertifikasi tanah, BI sudah bekerja sama de­ngan Ba­dan Pertanahan Nasional (BPN).

Dikatakan, petani, pe­ternak dan orang-orang desa biasanya memi­liki sepetak tanah kecil yang di­anggap kurang berman­faat. Pa­dahal, kalau tanah itu ada serti­fikatnya, akan me­miliki ni­lai un­tuk mendukung per­kem­bangan ekonomi.

“Paling tidak, mereka bisa me­yakinkan bank bahwa rumah atau tanah yang diagunkan ke­pada bank, maka mereka sung­guh-sungguh melaksanakan bis­nis. Dengan begitu, bank akan mau memberikan kredit itu,” tuturnya.

“Yang mau pin­jam Rp 50 hing­ga Rp 100 juta itu perlu agunan sertifikasi tanah,” ucap Zainal.

Pengamat perbankan A. Prase­tyantoko menyambut baik upaya BI. Sebab, ketika sebuah bank akan mengucurkan kredit untuk usaha kecil dan menengah (UKM), mere­ka perlu menyiapkan sekian ba­nyak tenaga lapangan untuk me­mantau kinerja calon debitor. Ma­salah utama yang sering dite­mui, UKM sering tak memiliki catatan keuangan yang lengkap.

“Inilah yang membuat sektor UKM selalu dianggap memiliki risiko tinggi. Akibatnya, bunga yang dibebankan bank untuk mereka menjadi besar,” cetusnya.  [Harian Rakyat Merdeka]