Hati-hati, Banyak Perusahaan Yang Menang Cuma Jadi Calo

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menga­takan, pemerintah akan mela­ku­kan pelelangan 23 blok migas. Pe­riode pelelangan akan dimulai bulan ini dan ditutup tahun depan.

Evita mengatakan, 23 blok yang ditawarkan terdiri dari 7 blok re­guler dan 16 direct offer. “Periode pelelangan mulai 11 Oktober 2012 hingga 18 Februari 2013,” kata Evita di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, Ke-7 blok yang di­tawarkan pemerintah melalui tender reguler, yakni West Asri offshore (Lampung), Bengara II offhore/onshore (Kalimantan Timur), Masalima offshore (Selat Makasar), North east sepanjang offshore (NTB), Seringapatam I offshore (Perairan Timor), Se­ringapatam II dan Wanapiri offshore onshore Papua.

Sementara 16 blok yang dita­warkan secara langsung, dengan periode 11 Oktober 2012 hingga 26 November 2012 yakni, Mera­ngin III onshore (Sumatera Sela­tan), Air Sugihan onshore (Suma­tera Selatan), Bima Sakti onshore (Lampung), West Tuna Perairan Natuna offshore, Offshore North X-ray, Sanggau, Menduwai, Ka­hayan, South Tanjung, West Beng­­kanai, North East Tanjung, North East Bengkanai, Offshore Mangkalihat, Central Mahakam, West Sebuku dan West Misool.

Pemerintah juga telah mengu­mumkan pemenang 13 Wilayah Kerja (WK) migas putaran kedua tahun 2011 yang ditawarkan me­lalui tender langsung tahun ini. Dari pelelangan WK tersebut, pemerintah mendapatkan bonus tanda tangan sebesar 15,7 juta dolar AS.

WK yang ditawarkan melalui pe­nawaran langsung ada 14 blok dan 28 dokumen yang diambil. Selain itu, Evita me­nga­ku yang me­masukkan do­ku­men penawar­an ada 15 dokumen.

Direktur Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, lelang mi­gas yang dilakukan pemerintah saat ini belum memberikan dam­pak signifikan untuk pening­katan produksi dan pendapatan ne­gara.

“Apalagi pendapatan mi­gas sendiri terus turun,” katanya.

Untuk diketahui, Badan Pelak­sana Kegiatan Usaha Hulu Mi­nyak dan Gas Bumi (BP Migas) mencatat penerimaan negara dari sektor hulu migas dalam Ran­ca­ngan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2013 mencapai 31,748 miliar dolar AS. Penerimaan negara ter­sebut turun dari APBN Peru­bahan tahun 2012 sebesar 33,48 miliar dolar AS.

Namun, menurut Mamit, ba­nyak lapangan yang sudah dile­lang tapi tidak dikerjakan oleh operator pe­menang lelang. “Yang terjadi saat ini banyak perusahaan yang me­nang lelang hanya seba­gai broker alias calo,” katanya.

Alhasil, perusahaan itu tidak se­rius melakukan eksplorasi blok migas yang dimenangkannya itu. Apalagi, mereka harus memba­yar commitment fee. Akibatnya, ba­nyak dari yang menunda eks­plo­rasi sampai dapat investor baru atau menjualnya lagi. Pe­rusahaan yang ikut tender itu banyak yang tidak siap.

Karena itu, dia meminta Ke­menterian ESDM memve­rifikasi kemampuan dana dan pe­ngelo­laan blok perusahaan yang me­ngikuti tender Wilayah Kerja (WK). Menurut Mamit, angg­aran untuk melakukan ekplorasi ti­daklah sedikit.

Menteri ESDM Jero Wacik mengaku telah memerintahkan Ditjen Migas untuk mening­kat­kan pengawasan terhadap ke­giat­an operasi migas di wilayah kerja yang telah ditanda tangani kon­traknya.

Dia menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang menelantar­kan wilayah kerja yang sudah di­menangkannya itu.  “Tidak boleh negara disandera. Kita ingin mem­peroleh minyak, sehingga semua harus berusaha keras ke arah itu (produksi),” tegas Wacik.

 Untuk diketahui, saat ini su­dah ada lebih dari 10 wilayah kerja yang telah dicabut izin­nya. Se­bagian besar wilayah ker­ja migas yang dicabut izinnya itu karena sudah lebih dari 10 tahun tidak melakukan kegiatan, ma­sa­lah tumpang tindih lahan yang tidak selesai atau kesulitan pen­danaan. [Harian Rakyat Merdeka]