Waduh, Kasian Petani Kalau Di Pasar Isinya Beras Impor

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perdagangan, Distribusi dan Logistik Natsir Mansyur me­ngatakan, impor beras tidak bisa dihindari karena produksi beras dalam negeri belum bisa menu­tupi kebutuhan pasar.

Selain itu, kata dia, Perum Bulog se­laku badan penyangga pangan belum maksimal menye­rap gabah petani. Alhasil, Indo­nesia masih membutuhkan pa­sokan beras dari luar negeri un­tuk memenuhi kebutuhannya.

“Pemerintah masih perlu ba­nyak impor, tapi harus juga mem­perhatikan produk beras impor yang didatangkan ke Indonesia,” katanya di Jakarta, kemarin.

Salah satu jenis beras yang ma­­sih perlu diimpor adalah be­ras ketan, karena selama ini pro­duk­si dalam negeri belum bisa me­menuhi kebutuhan.

Menteri Pertanian (Mentan) Sus­wono mengatakan, tahun ini Indonesia masih akan meng­im­por beras maksimal 1 juta ton. Pa­salnya, stok yang ada di Bulog ha­nya hingga akhir tahun sekitar 1 juta ton. Padahal, Presiden SBY menetapkan minimal 1,5 juta ton.

“Kalau bisa malah 2 juta ton. Menko Perekonomian meng­ins­truksikan 2 juta ton. Itu artinya ya impor 1 juta ton,” ujarnya.

Kendati begitu, dia berharap, Bu­log masih dapat mema­k­si­mal­kan penyerapan beras petani sam­­pai akhir tahun ini. Me­nurut­nya, jika Bulog dapat me­mak­si­mal­kan penyerapan, maka impor beras akan kurang dari 1 juta ton.

Suswono juga menegaskan, importasi beras tidak ada kaita­nya dengan Kementerian Perta­nian, karena impor tersebut ber­gantung terhadap kemam­puan Bulog dalam menyerap beras di dalam negeri. Jika Bulog mam­pu menghimpun stok akhir ta­hun ini 2 juta ton beras, maka tidak perlu untuk impor.

Direktur Utama Perum Bulog Sutarto Alimoeso sebelumnya memproyeksi, pihaknya masih dapat menyerap beras sekitar 300.000-600.000 ton hingga akhir tahun.

Peneliti Serikat Petani Indo­nesia (SPI) Ahmad Yaqub me­nya­yangkan sikap pemerintah yang akan mengimpor beras 1 ju­ta ton.

“Kasihan petani lah ka­lau di pasaran isinya beras impor se­mua. Pemerintah tidak berpi­hak pada rakyat,” kritik Yaqub.

Menurut Yaqub, fungsi Bulog harus dimaksimalkan menyerap beras petani. Jangan sampai pe­tani menderita karena kalah ber­saing dengan beras dari luar.

Fokus Swasembada Pangan

Pengamat pertanian Khudori mengatakan, pemerintah harus fo­kus pada pencapaian swasem­bada pangan dan tak meli­be­rali­sasikan pertanian dalam negeri seperti yang diusulkan Organi­zation for Economic Cooperation and Development (OECD).

OECD memberikan rekomen­dasi kepada pemerintah agar me­ninggalkan strategi swasem­bada pangan untuk ketahanan pangan. Selain itu, pemerintah juga harus membuka lebih luas pasar pro­duk pertanian dalam perda­ga­ngan internasional.

Khudori menilai, OECD me­miliki kepentingan agar Indo­ne­sia membuka lebih luas libera­li­sasi bidang pertanian.  “Reko­men­- dasi ini bertolak be­lakang de­ngan kebija­kan per­tani­an yang diambil anggota OECD, yaitu mempro­tek­si dan mensub­sidi bagi sektor pertani­annya,” katanya. [Harian Rakyat Merdeka]