Dirjen Pajak Ancam Usir WNI Ogah Bayar Pajak

Sayangnya, lanjut Fuad, ba­nyak yang tidak sadar sudah me­nikmati tapi tidak membayar pa­jak. “Orang yang kayak gini ti­dak pantas jadi warga negara, kita usir saja, minimal nggak bo­leh ikut pemilu,” tegasnya.

Menurut Fuad, di luar negeri orang-orang yang tidak mem­ba­yar pajak ini bisa dipenjarakan.

“Di negara-negara yang sudah maju, mereka ini justru yang di­borgol. Saking takutnya masuk penjara, ada orang Italia memin­ta penjelasan tentang bayar pajak ke pegawai kami, dia bilang I don’t want to go to jail (saya ti­dak mau di­penjara). Mana ada orang In­donesia ngomong gitu, paling bi­lang nggak tahu, nggak pernah diajarin,” keluhnya.

Fuad mengakui, para pegawai pajak memang sangat tidak di­sukai oleh masyarakat. Namun, ini tantangan bagi Ditjen Pajak untuk mengumpulkan uang bagi kas negara. Selain itu, banyaknya badan usaha ataupun pengusaha yang belum bayar pajak karena yang bersangkutan sudah merasa apatis untuk membayar pajak.

“Sering saya menemukan atau menerima laporan dari pengu­saha wajib pajak yang enggan itu, me­reka malas bayar pajak ka­rena me­rasa percuma uangnya diko­rupsi,” ujar Fuad.

Para pengusaha itu, menurut Fuad, merasa tidak dapat keun­tungan apa-apa karena dana hasil pajak tidak mengalir ke sektor riil secara utuh.

“Mereka merasa percuma ba­yar pajak, hasil pajak apakah ter­salur ke infrastruktur atau tidak ini memang perlu dijawab dan di­awasi oleh legis­latif,” ucapnya.

Kendati begitu, Fuad mem­ban­tah pegawai pajak bermental Ga­yus semua yang bisa disuap oleh pengusaha untuk tidak mem­bayar pajak atau mema­nipulasi pajak.

“Kalau semua pegawai kita se­perti Gayus, tidak mungkin ada pe­nerimaan sampai Rp 800 triliun masuk ke negara,” ungkapnya.

Fuad juga mengaku kesulitan mengumpulkan pajak karena ren­dahnya tingkat kesadaran mas­ya­rakat. Padahal, target pe­­ne­rimaan pajak yang ditetap­kan DPR sa­ngat besar.

“Tahun lalu, kami mampu me­ngumpulkan Rp 742 triliun. Ta­hun ini kita ditargetkan DPR me­ngum­­pulkan Rp 885 triliun, ma­bok kita. DPR memecut kita su­paya kerja keras,” ungkap Fuad.

Anggota Komisi XI DPR Ma­ruarar Sirait mengatakan, pe­me­rintah harus tegas terhadap wa­jib pajak yang sengaja tidak mem­bayar pajak. Namun, peme­rin­tah juga harus realistis dalam me­nentukan target pajak.

“Jangan menetapkan target pa­jak yang tinggi tapi tidak realistis. Apalagi sampai menarik pajak dari warteg dan rakyat kecil,” kata Maruarar kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Menurut dia, saat ini kondisi perekonomian sedang kurang baik dan terjadi krisis di Eropa yang berdampak pada penurun­an nilai ekspor. Kondisi itu ber­dam­pak pada penerimaan pajak. Ka­rena itu, Ditjen Pajak harus me­lakukan terobosan.

Politisi PDIP ini juga meminta, Ditjen Pajak memak­simalkan penerimaan pajak dari sektor mi­nyak dan gas (migas) dan ba­tu­bara. Apalagi, potensi peneri­ma­an pajak kedua sektor itu sa­ngat besar namun belum digarap dengan mak­simal. “Kantor-kantor pajak khu­sus migas dan batubara itu per­lu diting­katkan,” ucapnya. [Harian Rakyat Merdeka]