Peruri Diminta Umumkan Kontes Laminating Paspor

“Dengan proses pemilihan yang fair, terukur dan terbuka di­harap­kan akan diperoleh pe­me­nang yang berkualitas, sesuai spe­sifikasi yang ditetapkan serta harga yang pro­porsional. Artinya bukan harga ha­sil negosiasi atau utak atik,” ujar Ketua Lembaga Peng­kajian Ke­bijakan Publik Na­sional Indo­nesia (LPKPNI) Satya Nusa Wibowo didampingi Wakil­nya Edi Fitra Sanjaya di Jakarta, kemarin.

Dia juga meminta proses kon­tes itu tidak diintervensi oleh pe­ja­bat kementerian tertentu. Pro­ses pemilihan perusahaan pe­nga­daan bahan laminating paspor yang di­lakukan 29 Agustus 2012 itu ja­ngan sampai dikotori oleh hal-hal yang berbau KKN (ko­rupsi, ko­lusi dan nepotisme).

Bahkan Satya meminta KPK ikut menga­wasi proses beauty contest terse­but dari kemung­kin­an terjadinya utak atik harga.  

“Peruri sebagai BU­MN yang be­lakangan ini ter­kenal cukup ber­­sih dan selalu mengutamakan transparansi dalam pengadaan bahan-bahan percetakan, dituntut untuk bertindak fair dan terbuka dalam proses pemilihan perusa­haan pengadaan bahan lamina­ting pas­por,’’ pinta Satya.

Menurut Satya, dengan proses kontes yang bebas negosiasi dan utak atik harga, kepercayaan mas­yarakat terhadap Peruri bisa se­makin meningkat. “Pihak pem­beri order dalam hal ini Kemen­kum­ham dan Ditjen Imigrasi juga harus ber­tin­dak fair dan menjauhi hal yang ber­bau KKN,” ujarnya.

Saat ini, lanjut Satya, sudah bu­kan zamannya lagi pejabat me­lakukan KKN dalam pengadaan barang dan jasa yang berkaitan dengan uang negara dan uang mi­lik publik. KPK dipastikan akan terus memantau proses tender, pemilihan dan beauty contest pe­rusahaan-perusahaan yang akan menjadi pemasok barang untuk kementerian negara dan BUMN.

“Kalau ada yang coba-coba main mata dengan pihak Peruri atau Ditjen Imigrasi, pasti  akan ketahuan. KPK tidak akan tinggal diam begitu ada tanda-tanda se­suatu yang tidak beres dalam pro­ses tender di suatu BUMN atau ke­menterian,’’ war­ning Satya.

Diutarakan, kebutuhan akan ba­­­­han laminating paspor hing­ga akhir tahun 2012 cukup be­sar, sekitar satu juta lebih. Dana yang terserap untuk pengadaan paspor per tahun mencapai se­kitar Rp 140 miliar. Untuk itu, pro­ses peng­ada­annya harus benar-benar fair dan ter­buka, sehingga peja­bat bisa terhin­dar dari KKN.

Sebelumnya, Direktur Utama Pe­­ruri Junino Jahya mengatakan, selama ini Peruri hanya meng­hasilkan produk.  “Ke depan kita ti­d­ak bisa lagi seperti itu. Selain uang, semuanya sudah didere­gulasi,” cetusnya. [Harian Rakyat Merdeka]