Jual Beli Kepegawaian Di Daerah Sudah Parah

   Ia mengaku akan bertindak tegas melakukan perubahan sis­tem bi­rokrasi guna menciptakan sistem negara yang berkualitas.

“Ada tiga hal yang menjadi permasalahan besar di Indo­ne­sia dalam mengentaskan pema­sa­­lahan ini. Di antaranya birok­rasi yang boros dan tidak efektif karena masih adanya korupsi kolusi dan ne­potisme (KKN) yang masih ter­jaga apik,” kata Azwar saat mem­berikan sam­butan di acara work­shop RUU Aparatur Sipil Negara di Hotel Sahid, Jakarta, kemarin.

Azwar juga mengaku pernah dipanggil Presiden untuk segera mengentaskan permasalahan ter­sebut. Apalagi buruknya sis­tem birokrasi yang ada sekarang 50 persen lebih anggaran daerah tersedot sia-sia untuk belanja pegawai.

Bahkan, permasalahan masih terdapatnya dana fiktif perjalan­an dinas pegawai senilai Rp 70 mi­liar. Hal ini dikarenakan ma­sih berlakunya tindakan KKN di da­lam birokrasi.

“Temuan dana fiktif ini harus ditindak tegas. Pejabat yang ber­tanggung jawab harus dicopot atau dipindahkan ke tempat lain. Tidak boleh dibiar­kan di situ, karena menjadi contoh yang ti­dak baik,” tegas Azwar.

Selain itu, lanjut Azwar, soal in­frastruktur di Indonesia yang ma­sih kalah dari negara ASEAN lain­nya, terutama Vietnam. Pa­salnya, dari anggaran Rp 140 tri­liun hanya 4 persen yang terserap.

Untuk itu, dia meminta kese­dian para aparatur negara meng­ubah sikap guna menciptakan situasi kondusif dalam struktur kepegawaian. Meski demikian, ia menyadari, untuk mencipta­kan kekondusifan itu bukan perk­ara mudah. Sebab, di dalam pe­me­rintahan masih saja ada sikap yang terbelah-belah.

“Ada yang bersikap progresif tapi ada yang sangat berhati-hati, sehingga masalah yang dihadapi saat ini sudah parah. Reformasi birokrasi harus tegas, “ cetusnya.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengamini bahwa jual beli formasi kepegawaian di daerah sudah mencapai titik yang sangat parah. Hal itu jauh dari yang pernah dibayangkan siapa pun, apalagi semakin diperburuk oleh berkembangnya primor­dialisme sehingga kini muncul pertanyaan apakah birokrasi dewasa ini dapat memper­tahan­kan kesatuan bangsa.

“Mohon kali ini saya jangan di­debat. Harus kita akui di daerah terjadi fenomena yang luar biasa dalam jual beli formasi kepega­waian kita. Itu betul-betul di luar kendali dari yang kita desain semua tentang birokrasi,” cetus politisi Partai Golkar itu. [Harian Rakyat Merdeka]