Keterlibatan SPBU Asing Menuai Protes

Konfederasi Serikat Pekerja Mi­gas Indonesia (KSPMI) me­min­ta pemerintah membatalkan tender BBM PSO (Public Service Obligation) atau BBM subsidi.

Presiden KSPMI Faisal Yusra menegaskan, keterlibatan asing dan swasta dalam tender penyalu­ran BBM subsidi sangat mencuri­gakan. Menurut dia, se­lama ini yang mempunyai infra­struktur da­lam penyaluran baik di Jawa atau luar Jawa adalah Per­tamina.

“Bagaimana logikanya swas­­ta atau asing yang tidak punya in­frastruktur mau disuruh menya­lurkan BBM subsidi, apa ti­dak makin kedodoran nanti­nya,” ce­tus Faisal di Jakarta, kemarin.

Pihak BPH Mi­gas mengang­gap tender distribusi BBM sub­sidi difokuskan untuk menyedia­kan dan mendistribusi­kan BBM di wila­yah yang belum memiliki sa­rana distribusi BBM yang yang leng­kap seperti dae­rah-daerah di luar Jawa dan Bali.

“Tender di­utamakan untuk dae­­­rah yang belum ada infra­struk­­tur BBM seperti Kalimantan dan Su­ma­tra,” kata Direktur BBM BPH Migas Djoko Sis­wanto.

Alasannya, kondisi ge­ografis yang dimiliki Indonesia ti­dak memungkinkan bagi Perta­mina untuk membangun infra­struktur BBM sendiri. Karena­nya, ten­der dilakukan dengan mewajib­kan pemenang tender memba­ngun infrastruktur di wila­yah tersebut.

“Tujuannya me­mang untuk itu. Indonesia punya 13.000 pulau, tapi SPBU baru 5.000,” ujarnya.

Saat ini BPH Migas tengah me­nyelenggarakan tender penye­dia­an dan pendistribusian BBM ber­subsidi untuk 2013. Sebanyak em­pat perusahaan meminati ten­der tersebut, yaitu PT Pertamina PT Shell Indonesia, PT Aneka Kimia Raya (AKR) Cor­porindo Tbk dan PT Surya Parna Niaga.

Faisal mengatakan, jika BPH Migas tetap ngotot menggelar ten­der BBM subsidi dengan me­libatkan asing dan swasta, maka pihaknya mendesak direksi Per­tamina untuk keluar dari ten­der tersebut.

“Pemerintah harus­nya sadar beban keuangan meme­nuhi stok operasional nasional BBM sub­sidi selama 20 hari itu mencapai Rp 30 triliun. Bagai­mana mung­kin beban tersebut akan ditang­gung swasta atau asing,” protes Faisal.

Anggota Ko­misi VII DPR Dito Ganinduto berjanji segera me­manggil Men­teri Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ES­DM) Jero Wacik guna me­minta pem­ba­­talan tender terse­but. [Harian Rakyat Merdeka]