Menkominfo: Proyek Kanal 3G Tetap Jalan Tahun Ini

Menurut Tifatul, pelaksanaan tender kanal 3G tahun ini untuk mengejar target Pendapatan Ne­gara Bukan Pajak (PNBP) Ke­menterian Komunikasi dan In­formatika (Kemenkominfo) se­besar Rp 11,5 triliun.

“Proyek ini kalau ditunda ter­lalu lama, target Rp 11, 5 triliun akan turun, karena dua blok ada penerimaan sebesar Rp 1 trili­un,” kata Tifatul saat di­kon­tak Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara terkait pailit Tel­komsel, pihaknya berharap ma­salah ini bisa segera diselesaikan dengan cepat lewat kasasi, ka­rena putusan pailit bisa ber­dampak pa­da kerugian saham perusahaan.

“Saya harap Pak Dahlan Iskan sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bisa me­nyelesaikan masalah ini. Kami ha­­nya regulator di bidang tele­ko­mu­nikasi yang tugasnya me­nye­leksi,” kata Tifatul tanpa me­nye­but kapan tender 3G akan dimulai.

Tifatul juga belum bisa me­mas­tikan apakah akan mencoret Tel­komsel dalam proyek kanal 3G atau tidak, karena perusahaan ini adalah satu-satunya yang me­­mi­liki jaringan 3G terbesar.

“Sebagai perusahaan merah pu­tih yang memiliki aset tri­liun­an, sangat tidak mungkin bisa pailit begitu saja. Diharapkan pro­ses kasasi itu bisa mem­be­rikan kepastian hu­kum ter­hadap putusan pailit agar Tel­komsel dapat mengikuti tender 3G,” harap Tifatul.

Ketua Komisi VI DPR bidang BUMN Airlangga Hartanto me­nambahkan, kasus pailit ini bukan hanya berdampak pada bis­nis telekomunikasi di Indo­nesia. Namun secara tidak lang­sung berpengaruh pada posisi Telkomsel di bursa saham dunia.

“Telkomsel merupakan aset terbesar Telkom dan merupakan induk listing di Bursa Indonesia maupun Bursa New York. Se­hingga perlu penanganan yang serius oleh pemerintah agar bis­nis telekomunikasi tak tergang­gu,” kata Airlangga.

Anggota Komisi VI DPR Su­kur Na­baban, proyek tender kanal 3G harus dilakukan secara trans­paran dan sesuai aturan. Dalam Ran­cangan Peraturan Menteri (RPM) pasal 18 dijelaskan bah­wa pe­serta seleksi tender tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha­nya tidak sedang dihentikan dan Komisaris Utama maupun Di­rektur Utama tidak sedang men­jalani sanksi pidana, maka pe­serta tender boleh mengikuti.

“Namun sebaliknya, kalau ada peserta tender sedang dalam pe­ngawasan pengadilan, se­ba­iknya tidak dipaksakan ikut ten­der se­belum ada kepastian hukum te­tap dari kasasi. Kasus pailit ha­rus se­gera diselesaikan dengan cepat supaya proyek kanal 3G bisa ber­jalan baik,” saran Sukur.

Politisi PDIP ini juga meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan lebih serius menjaga BUMN se­bagai aset negara tetap sehat.

“Pengawasan terhadap BUMN harus diperketat supaya kasus pailit Telkomsel tak terjadi pada BUMN lain dan itu harus men­jadi pelajaran penting buat pe­me­rintah ke depan,” tegas Sukur yang menyayangkan terjadinya pailit di BUMN Telekomunikasi ini.

Head of Corporate Secretary Group Telkomsel Asli Brahmana menjamin, meskipun pihaknya ter­ganjal masalah pailit, kualitas layanan kepada pelanggan tidak akan terganggu.

“Kegiatan ope­rasional tetap berjalan seperti biasa, pelayanan terhadap pe­langgan serta melayani dealer masih be­r­jalan karena itu ke­wajiban kami kepada pelang­gan. Konsumen tak perlu kha­watir dengan performa pelayan­an, karena masalah hukum ini tidak akan mempengaruhi la­yanan,” tegasnya.

Seperti diketahui, operator se­luler terbesar di Indonesia, Tel­komsel digugat pailit karena di­anggap gagal memenuhi ke­wa­jiban sebesar Rp 5,3 miliar. Ka­sus ini bermula ketika Tel­komsel membekukan kontrak voucher kartu Prima, yang di­distribu­sikan oleh PT Prima Jaya Infor­matika dengan nilai kerja sama Rp 200 miliar.

Saat ini, anak usaha Telkom tersebut te­ngah menga­jukan ka­sasi ter­ha­dap keputusan pailit tersebut. Proses kasasi diper­ki­rakan me­ma­kan waktu paling lama 120 hari sejak permohonan diajukan Jumat (21/9).  [Harian Rakyat Merdeka]