Ditunggu, Putusan MK Soal Nasib Rumah Di Bawah Tipe 36

Desakan itu dilakukan untuk membantu rakyat kecil men­da­pat­kan rumah serta menekan ang­ka backlog rumah yang setiap ta­hun terus meningkat. Angka backlog perumahan tahun ini di­per­kirakan mencapai 21,6 juta unit.

Angka itu naik dari tahun 2010 sebanyak 13,6 juta unit. Para pe­ngembang pun me­ra­sa kesulitan mem­ba­ngun rumah subsidi lan­taran be­lum adanya ke­pastian hukum dari Pasal 22 ayat 3 Un­dang-Undang No­mor 1 Ta­hun 2011 tentang Pe­ru­mahan dan Kawasan Permukiman.

Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo mengaku kecewa, karena sudah hampir lima bulan sejak gugatan diajukan pada Ap­­ril lalu, MK belum juga membe­rikan kepastian hukum akan gu­gatan tersebut.

“Undang-Undang ini bersifat dzalim, karena pemerintah me­mak­sa masyarakat untuk me­mi­liki rumah di atas tipe 36 meter per­segi. Padahal, jika dilihat ang­ka backlog rata-rata adalah mas­yarakat yang mampu me­mi­liki rumah di bawah tipe 36 me­ter persegi,” ucap Eddy kepada Rak­yat Merdeka, kemarin.

Dikatakan, kebijakan pe­me­rin­tah secara tak langsung meng­ganggu pasar rumah subsidi di bawah tipe 36. Apersi juga me­ngeluhkan lambannya peme­rin­tah memberikan putusan ten­tang kemudahan dan jaminan pengu­rusan peningkatan izin rumah menjadi tipe 36 m2.  

“Untuk meningkatkan luas ba­­ngunan butuh insentif, seperti pembebasan biaya dalam pe­ngu­rusan izin. Kami belum da­pat­kan itu, setidaknya pemerin­tah mam­pu membebaskan izin untuk ba­ngunan lama. Penerap­an aturan tersebut hanya akan menambah defisit perumahan mencapai 46,80 juta unit pada masa men­datang,” katanya.

Akibat kebijakan tersebut, lan­jut Eddy, penyerapan rumah rak­yat kecil melalui skema Fasi­litas Likuiditas Pembiayaan Pe­ru­ma­han (FLPP) jadi minim. Soalnya, pengembang lebih ba­nyak mem­bangun rumah murah dengan tipe di bawah 36. Saat ini, ada sekitar 138.000 stok di bawah tipe 36 yang belum terjual.

Dia menilai, penyerapan sub­sidi rumah melalui FLPP akan sulit memenuhi target pemerintah sebesar 130.000 unit tahun ini. Apalagi, sisa waktu hingga akhir tahun tinggal tiga bulan lagi.

“Jangankan mengurangi, me­nambah itu hal yang pasti terjadi. Pemerintah harus melihat dari sisi kemampuan dua pihak, pe­ngem­bang dan masyarakat. Bagaimana caranya pengembang mampu membantu pemerintah dalam pe­ngadaan rumah untuk meng­atasi backlog, dengan kebijakan yang pro rakyat,” cetus Eddy.

Eddy mengaku tidak tahu sam­pai kapan pihaknya harus me­nung­gu putusan MK. Pa­sal­nya, MK masih melakukan pem­ba­hasan hukum mengenai gu­gatan tersebut.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Trang­handa juga berpendapat, peme­rintah harus mem­perhatikan pe­ngadaan rumah subsidi di bawah tipe 36, bukan mengutamakan rumah subsidi di atas tipe 36.

“Lamanya putusan MK mem­buat pasar rumah subsidi sema­kin galau dan menambah angka backlog. Apalagi, kalau seka­rang pe­ngem­bang membuat pa­sokan ru­mah di bawah tipe 36 tidak ada, ka­rena tidak didu­kung subsidi Pe­merintah mela­lui ske­ma FLPP,” ujarnya.

Hingga kini, kata Ali, rumah subsidi yang dibangun menca­pai 24.000 unit dari target 150.000 unit. Diperkirakan sam­pai akhir ta­hun ini, yang diba­ngun cuma 12-15 persen da­ri target tersebut. Angka ini masih jauh dari target jika pu­tu­san MK juga tak kunjung datang.

“Karena ini menyangkut ke­pentingan masyarakat, MK ha­rusnya lebih tanggap terhadap hal ini,” pintanya.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang Perumahan Muhidin Mo­ham­mad Said mengatakan, gu­gat­an yang dilakukan pe­ngem­bang me­lalui Apersi me­rupakan gam­baran keragu-raguan dalam mem­bangun dan menga­dakan ru­mah untuk menekan angka backlog.

Konsep rumah tipe 36 di­ang­gap memberatkan Ma­sya­rakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mendapatkan ru­mah. Oleh sebab itu, politisi Golkar ini me­minta pemerintah mela­kukan intervensi regulasi agar rumah ti­pe kecil bisa ter­serap oleh masya­rakat kecil.

“Untuk memenuhi prioritas tersebut, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang da­­­pat membantu pendistribusian ribuan unit rumah di bawah tipe 36. Setidaknya dapat mem­be­ri­kan dispensasi berupa Peraturan Menteri (Permen),” katanya.

Hal itu, lanjut Muhidin, di­laku­kan untuk mem­percepat penye­rapan rumah di bawah tipe 36 se­banyak 60.000 unit pada 2012.

Sekedar informasi, umah tipe 36 belum laku terjual setelah pe­nge­sahan aturan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang me­nga­tur pem­batasan luas lan­tai yang sedang diuji materi oleh MK. [Harian Rakyat Merdeka]