Pemerintah Banyak Wacana Doang, Bikin Rakyat Bingung

Menteri Perencanaan Pem­bangunan Nasional/Kepala Ba­dan Perencanaan Pembangunan Na­sional (PPN/Bappenas) Armi­da Alisjahbana mengatakan, ti­dak te­patnya penyaluran BBM sub­sidi ka­rena pemberiannya dipu­kul rata.

“Subsidi itu perlu, cuma ja­ngan sampai subsidi yang besar tidak tepat sasaran,” ujar Armida.

Menurutnya, pemberian subsi­di energi yang tidak tepat sasaran akan menjadi beban bagi angga­ran pemerintah. Karena itu, pe­merintah tengah mengkaji efek­tivitas dari pemberian subsidi yang saat ini ada agar penyaluran bisa tepat sasaran.

Dia mencontohkan Iran bisa memberikan subsidi berupa trans­fer langsung seperti BLT ke­pada rakyatnya yang berhak me­nerima subsidi. Dana tunai ini ke­mudian bisa digunakan untuk mem­beli energi dan segala kebu­tuhan hidup rakyatnya.

Nantinya, kata Armida, dana yang tak terpakai untuk subsidi dapat dimanfaatkan buat kegiat­an lain yang lebih bermanfaat.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, usulan agar sub­sidi BBM diganti menjadi BLT sulit dilakukan.

”Tidak se­gam­pang itu, meng­ganti sub­sidi BBM menjadi BLT. Bicara mu­dah tapi implemen­tasinya susah,” kata Wacik.

Menurut dia, terus membeng­kak­nya kuota BBM disebabkan maraknya kegiatan penye­lun­du­pan. Bahkan, kegiatan penye­lun­dupan makin marak walaupun sudah banyak yang tertangkap.

“Kita sudah tangkap mereka, tapi yang menyelundup makin banyak lagi, semakin banyak akal-akalan mereka,” kata men­teri asal Partai Demokrat ini.

Bahkan, berdasarkan data pe­merintah, 77 persen penyaluran BBM subsidi tidak tepat sasar­an. Karena itu, dia meminta apa­rat keamanan dan TNI menang­kap dan menindak tegas para penye­lundup tersebut.

Pengamat ekonomi Indef Ah­mad Erani Yustika pesimis ren­cana pemerintah itu akan ber­jalan. Menurutnya, saat ini pe­rintah banyak mengeluarkan wacana soal pengaturan BBM.

“Yang terjadi sekarang kan pe­merintah cuma banyak berwa­cana soal BBM, tapi tidak ada satu pun yang terealisasi. Se­mua­­nya hanya ungkapan spontan sa­ja,” kritik Erani kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Apalagi sekarang sesama pe­me­rintahan saja tidak kompak. Ji­ka pemerintah serius, mereka ha­rus mengakajinya terlebih da­hulu dan dikomunikasikan de­ngan DPR, setelah itu baru di­sam­paikan ke publik. “Jangan mem­buat rak­­yat bingung,” ujarnya.

Ang­gota Komisi VII DPR Bambang Wuryanto menimpali,  pemerintah memang paling suka membuat kajian. Na­mun, banyak kajian yang tidak di­tindaklanjuti, misalnya soal kajian penyesuaian harga BBM, kajian energi alter­natif dan peng­hematan energi.

“Urusan kaji meng­kaji me­mang dunianya. Tapi tidak ada yang di-follow up,” cetusnya.

Namun, menurut Bambang, kebija­kan subsidi memang ke­wenangan pemerintah, tapi bi­cara anggaran yang menyertai­nya men­­jadi domain DPR.

Anggota Komisi VII DPR Dito Ga­ninduto menyatakan, pera­li­han subsidi BBM menjadi BLT sangat efektif untuk me­ne­kan penyimpangan penyaluran BBM subsidi. Namun,perlu dikaji bagaimana penyalurannya.

Menurutnya, saat ini subsidi BBM memang banyak tidak tepat sasaran. Subsidi BBM banyak di­nikmati orang kaya, sedangkan yang ada di daerah terpencil tidak menikmatinya. Apalagi sistem pe­ngaturan menggunakan stiker juga tidak berjalan maksimal.

“Ke­kurangan dalam penya­lur­an BLT sebelumnya perlu dibe­na­hi. Supaya dalam pelak­sanaan nanti bisa maksimal,” katanya.

Untuk diketahui, pemerintah dan DPR sepakat menambah kuo­ta BBM subsidi 4,04 juta ki­loliter (KL) tahun ini. Dari tam­bahan 4,04 juta KL tersebut, pe­merintah meminta tambahan 3,43 juta KL untuk premium, 1,11 juta KL untuk solar dan 0,22 juta Kl untuk elpiji 3 kg.

Dirjen Migas Kementerian Energi Sumber Daya mineral (ESDM) Evita H Legowo me­ngatakan, tambahan kuota ini akan menghabiskan biaya Rp 16 triliun. “Pemerintah masih be­lum mem­bayar kelebihan pe­nyaluran BBM bersubsidi 1,76 juta KL pada 2011 atau senilai Rp 7,92 triliun,” kata Evita.

Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan, perhi­tungan kuota BBM subsidi 2013 tidak akan meleset lagi. Menu­rutnya, kuota BBM 2013 ditetap­kan sebesar 46,01 juta KL dan tidak akan over.

Optimisme kuota tak akan over di­karenakan program penghe­matan pelarangan kendaraan dinas, pertambangan dan perke­bunan memakai BBM bersubsidi bakal berjalan penuh mulai 1 Januari 2013. [Harian Rakyat Merdeka]