Diplomasi Lemah, CPO Indonesia Gagal Masuk Produk Ramah Lingkungan

Kata Firman, kegagalan itu memperlihatkan upaya peme­rin­tah yang kurang tanggap, cer­­mat, dan teliti dalam melaku­kan diplo­masi dagang di forum inter­na­sio­nal. Padahal, Indone­sia adalah produsen CPO terbe­sar dunia.

“DPR akan mengevaluasi hasil APEC ini agar menjadi warning bagi pemerintah,” tegas politisi Golkar ini di Jakarta, kemarin.

Da­lam forum itu, kata Firm­an, peme­rintah harusnya lebih aktif me­nyakinkan negara-ne­gara sa­habat bahwa dalam mem­produksi CPO, Indonesia tetap memper­ha­tikan lingkungan se­kitar. Apalagi dalam diplomasi dagang inter­na­sional, setiap ne­gara berhak me­nyuarakan ke­pen­tingan nasional.

Menurut Firman, selama ini memang ada indikasi diskri­mi­nasi terhadap CPO Indonesia di persaingan global. Bahkan ba­nyak LSM asing yang mewa­ca­nakan pemboikotan CPO Indo­nesia dengan tudingan Indonesia tidak menerapkan sistem yang ra­mah lingkungan dalam indus­tri minyak sawit mentahnya.

Seharusnya, lanjut Firman, pe­merintah tidak pasrah begitu saja dengan kampanye buruk itu. Pe­merintah harus terus men­dorong perkembangan komoditas stra­tegis ini nasional. Ini penting agar CPO yang telah memberikan kon­tribusi be­sar bagi perekono­mian na­sio­nal mendapat ruang yang cukup untuk terus berkem­bang dan daya tawarnya  diperhi­tungkan di kancah internasional.

“Mestinya dengan kondisi In­donesia sebagai produsen CPO terbesar dunia, pemerintah negeri ini menjadi panglima perang dalam mengarahkan kebijakan global untuk mendukung pertum­buhan komoditas tersebut,” tandas Firman.

Ketua Umum Forum Pengem­bangan Perkebunan Strategis Berke­lan­jutan (FP2SB) Ahmad Mang­ga­barani juga berpendapat, kegagalan itu je­las akan sangat merugikan Indo­nesia. Akibat­nya, CPO Indo­nesia tidak men­dapat ke­ringanan bea masuk se­besar 5 per­sen hingga 2015 di pasar Asia Pacific.

 Dia menilai, kegagalan ini ka­rena ketidakkompakan peme­rin­tah dalam menghadapi persai­ngan global. Contohnya, saat ter­­jadi kampanye negatif terha­dap CPO Indonesia, kemen­terian ter­kait justru tidak satu suara dalam menghadapi dan mengatasi ma­salah tersebut.

“Berbagai unsur di pemerintah serta pelaku usaha harusnya satu suara di dalam negeri, baru sete­lah itu kompak satu suara di kan­cah internasional,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]