Rekomendasi Calon Deputi BI Dipersoalkan

“Ya sudah, nomor suratnya R-70/Pres/08/2012 tertanggal 29 Agustus 2012 tentang usul Calon Deputi Gubernur BI yang di­usulkan cuma untuk posisi 1 ja­ba­tan saja, yaitu untuk meng­ganti posisi yang ditinggalkan Budi Mulya di Bidang Penge­lolaan Mo­neter,” kata Wakil Ke­tua Ko­misi XI Harry Azhar Azis di Jakarta, ke­ma­rin.

Sebelumnya, SBY hanya me­ng­i­rimkan mengirimkan dua na­ma, yakni Direktur Eksekutif Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Perry Warjiyo dan Di­rektur Eksekutif Departemen Pe­ngelolaan Moneter Hendar untuk menggantikan Deputi Gu­bernur BI non aktif Budi Mulya yang habis masa jabatannya.

Berdasarkan Undang-Undang BI No 23 tahun 1999, presiden ha­­­rus menyampaikan nama calon Deputi Gubernur ke DPR maksi­mal tiga bulan sebelum masa ja­ba­tan pejabat sebelumnya ber­akhir. Artinya, presiden harus me­nyampaikan surat bulan ini

Anggota DPR Komisi XI Ach­sa­nul Qosasih mengaku be­lum bisa menyebutkan nama-nama pengisi kursi calon Deputi BI. Bah­kan, belum ada perte­muan khusus yang membahas  mengenai masalah tersebut. “Kami be­lum mengetahui nama-nama­nya. Mung­kin masih berada di meja pim­­pinan,” katanya ke­pada Rak­yat Mer­deka, kemarin.

Dihubungi terpisah, Direktur Hu­bungan Masyarakat BI Difi Johansyah menjelaskan, pihak­nya belum mengetahui nama-nama ca­lon pejabat BI tersebut. Tapi, akan segera diusahakan da­lam waktu dekat dan dirilis nama­nya.

“Ya paling bulan de­pan (No­vem­ber) sudah ada nama-na­ma­nya dan bisa diumumkan,” ujar Difi kepada Rakyat Merdeka.

Menurut Difi, dalam proses per­­gantian posisi pejabat BI, harus melalui persetujuan dari presiden dan DPR sehingga tidak bisa terlalu cepat untuk menjatuhkan pilihan kepada satu calon.

“Ya po­koknya masih butuh waktu lah, tapi tetap akan kami pantau,” tu­kasnya.

Untuk posisi yang ditinggal­kan Ardhayadi, Harry menga­ta­kan, tidak diusulkan sama se­kali. Budi Mulya dan Ardha­yadi akan ber­akhir masa jabatannya 29 November 2012.

“Kini tinggal Komisi XI akan menga­gendakan rapat internal apakah mengembalikan surat pre­siden atau menyetu­juinya di­bahas dan dipilih satu dari dua nama yang di­ajukan,” tu­tur Harry.

Menurut dia, yang di­per­tanya­kan ke­napa yang diusulkan hanya untuk mengisi kelowongan satu jabatan padahal ada dua ja­bat­an yang akan kosong,” ujarnya. [Harian Rakyat Merdeka]