Pengadaan Laminating Paspor Di Peruri Perlu Diawasi Ketat

Dengan proses pemilihan yang fair dan terukur, diharap­kan akan diperoleh pemenang yang ber­kua­litas, sesuai spesifi­kasi yang ditetapkan serta harga yang pro­porsional.

Ketua Lembaga Peng­kajian Kebijakan Publik Nasional In­donesia (LPKPNI) Satya Nusa Wibowo menyebutkan, proses pe­milihan perusahaan pengadaan bah­an laminating paspor yang akan dimulai tanggal 29 Agustus 2012 ini jangan sampai dikotori oleh KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme). Bahkan kalau perlu KPK ikut mengawasi proses beauty contest tersebut.

“Peruri sebagai BUMN yang belakangan ini terkenal cukup bersih dan selalu mengutamakan transparansi dalam pengadaan bahan-bahan percetakan, juga di­tuntut untuk bertindak fair dalam proses pemilihan perusahaan pengadaan bahan laminating paspor,” ujarnya di Jakarta, kemarin.

Disebutkan, dengan proses kontes perusahaan yang bebas KKN, diharapkan bisa dihasil­kan paspor dengan kualitas yang baik dan harga yang relatif mu­rah. Untuk itu, menurut Sat­ya, pihak pemberi order dalam hal ini Ke­menkumham dan Dit­jen Imig­rasi juga harus bertindak fair dan menjauhi hal-hal yang berbau KKN.

Saat ini, menurut Satya, sudah bu­kan zamannya lagi pejabat me­lakukan KKN dalam penga­daan barang dan jasa yang ber­kaitan dengan uang negara dan uang milik publik. KPK dipas­tikan akan terus memantau pro­ses ten­der, pemilihan dan beau­ty contest perusahaan-perusa­haan yang akan menjadi pe­ma­sok barang untuk kementerian negara dan BUMN.

“Kalau ada yang coba-coba main mata dengan pihak Peruri atau Ditjen Imigrasi, pasti kelak akan ketahuan. KPK tidak akan tinggal diam begitu ada tanda-tanda sesuatu yang tidak beres da­lam proses tender di suatu BUMN atau kementerian,’’ tuturnya.

Diutarakan, kebutuhan akan bahan laminating paspor ini hingga akhir tahun 2012 cukup besar, sekitar satu juta lebih. Untuk itu, proses pengadaannya harus benar-benar fair, sehingga para pejabat pemegang komit­mennya terhindar dari KKN.

“Jadi mesti dihindari adanya ke­mungkinan penentuan peme­nang sebelum proses kontes ber­lang­sung. Kalau pemenangnya di­tentu­kan sebelum kontes, tentu KPK bakal turun tangan. Tapi saya yakin Peruri akan bertindak fair dan transparan,” ujarnya.

Para pejabat yang ikut dalam proses kontes, lanjutnya, haruslah mereka yang selama ini sudah teruji dan bersih dari KKN.

“Artinya pani­tia kontesnya ha­rus mereka-mereka yang mem­punyai rekam jejak yang baik dan anti KKN. Begitu juga pemberi ordernya, yaitu Kemenkumham dan Ditjen Imigrasi, harus bebas KKN,” tambahnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Peruri Junino Jahya mengatakan, selama ini Peruri hanya meng­hasilkan produk, di mana orang dipaksa untuk menerima­nya.

“Ke depan kita tidak bisa lagi seperti itu. Selain uang, se­mua­nya sudah dideregulasi. Tek­no­logi ju­ga terus berkembang. Me­dia pem­bayaran yang dulu cuma uang, sekarang medianya ma­cam-ma­cam sehingga kalau trend ter­hadap produk-produk Peruri dalam hal ini terus berku­rang, tentu kita tidak bisa berdiam diri,” papar bekas staf Komisi Pembe­rantasan Ko­rupsi (KPK) ini.

Menurut Junino, pihaknya su­dah memberikan modal kepada anak usahanya, PT Peruri Digital Security (PDS) sebesar Rp 20 mi­liar untuk tahun ini. Sejauh ini PDS sudah mengantongi bebe­rapa proyek untuk menghidupkan periuknya sendiri.

Tahun lalu, Peruri mematok target laba se­besar Rp 236 miliar. Angka ini naik 41,31 persen dari laba yang dicetak tahun sebe­lumnya sebesar Rp 167 miliar. Saat ini, BUMN ini juga men­cetak paspor, pita cukai, ma­terai dan perangko. [Harian Rakyat Merdeka]