Kejagung Lemot Amat Usut Kasus Frekuensi 3G Indosat

Bahkan, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem­bangunan (BPKP) belum mampu menemukan bukti adanya keru­gian negara senilai Rp 3,8 triliun.

Deputi Investigasi BPKP Edy Mulyadi mengatakan, bukti-bukti yang dimiliki pihaknya saat ini belum bisa digunakan untuk pro­ses audit BPKP karena belum lengkap. Untuk itu, pihaknya me­minta Kejagung untuk meleng­kapi keterangan bukti tersebut.

“Pihak BPKP dan Kejagung ma­sih ada diskusi. Kami juga masih mengeksplorasi kete­ra­ngan yang sebelumnya kami pu­nya. Tapi, belum ada sama se­kali hitung-hitungan dari kami,” ungkap Edy saat dihubungi Rak­yat Merdeka, kemarin.

BPKP meminta Kejagung se­gera melengkapi keterangan yang diperlukan untuk proses audit BPKP. “Nggak perlu wak­tu la­ma. Kalau besok Kejagung lang­sung kasih data yang kami min­ta, pa­ling lama sebulan juga su­dah ada hasilnya. Itu tergan­tung kapan Kejagung bisa me­me­nu­hinya,” ucap Edy.

Pihaknya tak mau gegabah me­nentukan, apakah dalam kasus ini terbukti adanya unsur keru­gian negara atau tidak. Asas praduga tak bersalah, menu­rut­nya, harus tetap dijunjung tinggi.

“Nggak bisa asal tuding apakah ini terbukti ada kerugian negara atau tidak. Yang pasti, Standard Operating Procedure (SOP)-nya sudah dipenuhi BPKP,” katanya.

Edy berani menjamin, lam­ban­nya Kejagung memenuhi buk­ti atau keterangan yang harus di­lengkapi, dikarenakan me­mang tak mudah untuk me­menuhinya.

“Apalagi kasus ini merupakan kasus yang berbau IT (Infor­masi Teknologi) pertama yang dita­nga­ni pihak Kejagung dan bukan dikarenakan adanya un­sur main mata,” cetus Edy.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengembangan dan Pem­ber­da­yaan Masyarakat Informasi (LPPMI) Kamilov Sagala justru menilai, kasus yang sebelumnya sedang berjalan, yakni kasus du­gaan pemerasan terhadap In­dosat oleh Ketua Umum Lem­baga Swa­daya Masyarakat Kon­sumen Te­lekomunikasi Indonesia (LSM KTI) seharusnya bisa dijadikan petunjuk untuk meng­ung­kap skandal tersebut lebih cermat.

“Kasus dugaan pemerasan ter­sebut setidaknya bisa dicari kait­annya dengan kasus Indosat IM2. Pihak Kejaksaan maupun penyi­dik perlu mencermati lebih jeli lagi kasus ini. Jangan dipisah an­tara kasus satu dengan lainnya, pasti ada kaitannya,” pintanya.

Mengapa kasus ini terkesan la­ma, nilai Kamilov, memang pihak Kejaksaan tidak mampu untuk mengungkapnya. Seper­tinya, Ke­jaksaan belum siap me­nangani ka­sus ini secara pro­fe­sional. Menu­rutnya, buk­tikan dulu unsur du­gaan pemerasan, baru bisa ditin­dak kasus lainnya yang berkaitan.

“Kami melihat di sini justru ada oknum yang ingin menje­ru­mus­kan pihak industri. Kejaksa­an ja­ngan hanya mencari-cari ke­­sa­lahan saja. Logika hukum­nya ja­ngan dipaksakan,” tuding Kamilov.

Kalau kasus dugaan penya­lahgunaan frekuensi 3G Indosat IM2 tidak diselesaikan baik, katanya, justru akan berimbas bagi operator seluler lainnya.

“Ke­jaksaan, cobalah minta ma­sukan dari berbagai pihak yang memang mengerti masalah pe­nya­lahgunaan 3G ini, jangan sok tahu,” ketus Kamilov.

Untuk itu, ia juga meminta Menteri Komunikasi dan Infor­ma­tika (Menkominfo) Ti­fatul Sembiring mem­be­rikan terobos­an dalam mengurai kasus ini dengan benar.

Anggota Komite Badan Re­gulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) Nonot Harsono meny­a­yangkan pihak Kejaksaan lebih mempercayai laporan LSM dari pada instansinya dalam kasus IM2 tersebut.

“Sebaiknya peran Kem­kom­info  sebagai lembaga yang men­dapat tugas mengawal Undang-Undang Telekomunikasi dihar­gai. IM2 bukan berjualan band­width, tetapi koneksi sebagai mit­­ra operator jaringan. Ini se­suai dengan  Keputusan Menteri No­mor 21 Tahun 2001 tentang Pe­nyelenggaraan Jasa Tele­ko­mu­ni­kasi,” jelas Nonot.

Dia menyatakan, jika dipaksa logika meng­gu­nakan frekuensi 3G, IM2 harus membangun base transceiver station (BTS) sendiri. “Kami sudah terangkan ini ke Kejaksaan, entah kenapa kasus ini maju terus,” keluhnya.

Menurutnya, langkah yang di­lakukan Kejagung sebagai con­toh tidak sehat untuk per­kem­bangan dunia Teknologi In­for­masi dan Komunikasi (TIK), me­ngingat model bisnisnya terus maju seperti adanya Mobile Vir­tual Network Operation (MV­NO), Managed Services atau Research In Motion (RIM) yang tidak hanya berjualan perangkat.

Anggota Komisi I DPR bidang Telekomunikasi Muhammad Na­jib mengatakan, kasus ini sama sekali tidak pernah dibahas di ra­pat internal bersama Men­kom­info, “Jangankan ada pem­ba­hasan dan tindak lanjut soal kasus itu. Ceritanya saja sampai di ma­na kami tidak meng­iku­tinya,” kata Najib.  [Harian Rakyat Merdeka]