Dealer & Multifinance Terus Kolusi Siasati Aturan DP BI

Aturan baru Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan uang muka (Down Payment/DP) cu­kup tinggi untuk kredit ken­daraan bermotor. Bank hanya mem­be­rikan pembiayaan sebe­sar 70 per­sen untuk jenis mobil, se­dang­kan perusahaan pem­bia­yaan se­besar 75 persen.

Hal itu berdampak pada me­nurunnya angka penjualan ken­daraan bermotor dari para pro­dusen dan perusahaan pem­bia­yaan. Deputi Director Adira Fi­nance Cornel Hugroseno menga­takan, sejak penerapan pem­ba­tasan DP minimal 20 persen per­tengahan Juli lalu, membuat pen­jualannya turun.

Data Adira menye­but­kan, pen­jualan kendaraan ber­motor se­lama Juni dan Juli 2012 turun dras­tis. Jika penjualan Mei 2012 menca­pai Rp 3,3 triliun, dua bu­lan beri­kutnya rata-rata pen­jua­lan per bu­lan hanya mencapai Rp 2,6 triliun.

“Kalau (penjualan) di mobil masih bagus, tapi motor yang pa­ling banyak (penurunan penjual­an). Mungkin masya­rakat harus me­nabung dulu untuk memenuhi uang muka sebesar 30 persen,” keluhnya.

Pantauan Rakyat Merdeka di lapangan, masih ada saja pihak-pihak yang tidak menerapkan per­aturan tersebut dengan cara tidak mengenakan DP 30 persen kepada konsumen.

Salah satu sumber di dealer kendaraan bermotor yang ditemui Rakyat Merdeka mengaku, pi­hak­nya sengaja melakukan hal itu sebab jika tetap menerapkan DP 30 persen, maka akan sulit ber­saing. “Kami mau tidak mau me­­la­kukannya. Habis mau gi­ma­na lagi untuk tingkatkan pen­ju­alan. Orang mana mau beli kalau DP-nya kemahalan,” cetusnya.

Lalu bagaimana caranya? Dia menjawab hanya melakukan kong­kalikong dengan pihak bank yang siap bekerja sama. Angka-angka data konsumen bisa di­permainkan dengan mem­berikan data yang tidak sesuai dengan kenyataan.

Di tempat terpisah, ada juga pihak yang tidak bisa me­ngelak dari peraturan BI tersebut. Karena sudah ada sistem yang tidak bisa meloloskan jika ada permintaan pembelian dengan DP di bawah 25-30 persen. “Kalau ada kami langsung menolak dan tidak bisa di-appro­ve. Karena semuanya by system, kalau manual hanya un­tuk back up saja,” tuturnya ke­pada Rakyat Merdeka.

Juru Bicara BI Difi Ahmad Johansyah menegaskan, jika ada bank yang melanggar peraturan penerapan DP 30 persen, maka akan dikenakan sanksi.Bank yang melanggar keten­tuan DP 30 per­sen akan dike­na­kan sanksi ad­ministratif seba­gaimana yang dimaksud dalam pasal 34 Per­aturan Bank Indo­nesia Nomor 5/8/PBI/2003 ten­tang Pe­nerapan Manajemen Ri­siko bagi Bank Umum seba­gai­mana telah diubah dengan Pera­turan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009.

“Selain dikenakan sank­si ad­ministratif berupa tegu­ran ter­tulis, Bank wajib me­nyampaikan action plan sesuai batas waktu yang di­tetapkan BI. Be­rupa ko­mitmen untuk tidak me­lakukan pelang­garan kem­bali,” tegas Difi kepada Rakyat Merdeka.

Difi menambahkan, apabila masih melanggar lagi, maka akan diberikan sanksi adsministratif ber­upa penurunan tingkat kese­hatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan Pencantuman anggota pengurus, pegawai. Bah­kan bank tersebut bisa diang­gap tidak lulus dalam penilaian ke­mampuan dan kepatutan.

Sementara untuk pihak leasing, dalam Peraturan Menteri Keua­ngan Nomor 43/PMK/2012 ten­tang Uang Muka Pembiayaan Kon­­­su­men tercantum, leasing akan di­berikan peringatan tertulis paling ba­nyak tiga kali berturut turut de­ngan masa berlaku ma­sing-ma­sing dua bulan kepada peru­sahaan pem­biayaan yang me­langgar.

Pembekuan kegiatan usaha ha­rus diberikan secara tertulis ke­pada perusahaan pembiayaan yang melakukan pelanggaran. Dilarang melakukan kegiatan usaha kecuali untuk pemenuhan rasio utang pembayaran. [Harian Rakyat Merdeka]