Politisi Senayan Desak Calo Tiket Dibersihkan

Anggota Komisi V Saleh Hu­sin mengatakan, pember­sihan calo menjadi tantangan pa­ling utama bagi Kemen­terian Perhubungan (Kemen­hub) dalam memberikan pela­yanan terhadap masyarakat yang ingin kembali sesudah li­bur Lebaran. Tentunya, ke­bera­daan calo ini hanya men­cari keun­tungan sesaat bagi pa­ra pem­udik yang tengah su­sah payah mencari tiket untuk kembali.

“PT Kereta Api Indonesia (KAI) harus benar-benar mem­bersihkan stasiun, ter­utama Stasiun Gambir dan Se­nen dari calo yang subur saat libur Lebaran. Ini harus dila­kukan untuk menghindari para penumpang dari ulah para calo yang sering menyusahkan dan menyesatkan masyarakat,” ucap anggota Fraksi Partai Hanura ini.

Anggota Komisi V Marwan Jafar mendesak pengusaha angkutan publik seperti bus dan pesawat tidak mem­ber­lakukan harga tiket di luar ba­tas yang telah ditentukan pe­merintah karena meman­faat­kan momentum libur Lebaran untuk meraup untung besar.

“Pemerintah perlu mem­beri­kan teguran dan hukuman bagi pengusaha angkutan umum yang semena-mena me­naikkan harga tiket,” tegasnya.

Ia pun berharap seluruh transportasi publik, baik darat, laut maupun udara mening­katkan pelayanan dan kualitas semua armadanya agar mam­pu dan maksimal melayani pe­num­pang secara aman dan nyaman.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian Perhu­bungan (Kemenhub)

Bambang S Ervan mengaku belum menerima informasi ke­naikan tarif angkutan yang ber­lebihan. Menurutnya, ke­nai­kan harga tiket bus pada saat liburan hal wajar.

“Semua ada range antara batas bawah dan batas atas. Se­muanya masih wajar dan ma­sih dalam batas tarif,” ujarnya.

Bambang yakin para pe­ngusaha bus tidak menda­pat­kan keuntungan banyak. Un­tuk itu, pihaknya tidak akan memper­masalahkan perihal ke­naikan tarif angkutan umum, seperti bus. Sebab, biasa­­nya saat arus balik pasca Le­baran akan terjadi kema­cetan, sehingga waktu tempuh jadi lebih lama.

Otomatis bahan bakar pun akan bertambah, penggunaan tarif batas atas itu untuk menutup kenaikan bahan bakar yang dibutuhkan tersebut.

“Itu kebijakan setiap perusa­haan, tapi yang perlu dilihat ada­lah besarannya tadi. Ja­ngan sam­pai melebihi batas atas. Ka­lau melebihi, ya nanti ada te­guran,” ungkap Bambang.  [Harian Rakyat Merdeka]