Swasembada Kedelai Mesti Konkret, Jangan Cuma Omdo

Suswono mengatakan, pihak­nya terus berusaha menggenjot pro­duksi kedelai dalam negeri gu­na mencapai target swa­sem­bada. Menurutnya, langkah awal yang dilakukan dengan me­nyiap­kan tambahan lahan untuk produksi.

Menurut dia, pihaknya sudah ber­­diskusi dengan Kepala Badan Per­­tanahan Nasional (BPN) Hen­dar­man Supandji untuk bisa me­man­faatkan tanah telantar yang jum­lahnya mencapai 7,5 juta hektar.

Kementerian Pertanian, kata Sus­wono, sudah dijanjikan akan dibe­rikan 2 juta hektar tanah un­tuk meningkatkan produksi pert­anian. Ironisnya, saat ini baru 13 ribu hektar tanah telantar yang statustusnya clear and clean.

“Kita sudah diskusi selama ku­rang lebih satu bulan untuk pe­manfaatan lahan telantar. Apalagi petani kita kan lahannya sempit dan harus bersaing dengan pe­tani-petani raksasa dari Ame­rika,” papar Suswono, kemarin.

Selain itu, hambatan paling be­sar terhadap produksi kedelai da­lam negeri, yakni kurangnya mi­nat petani untuk menanam ke­delai karena harganya murah.

Suswono mengatakan, pro­duk­si jagung per hektarnya bisa men­capai 7-8 ton bahkan ada yang sampai 9 ton. Dengan harga Rp 2.300 per kg, para petani bisa meng­hasilkan Rp 18 juta per hek­tar. Ini berbeda dengan kedelai. De­ngan luasan lahan yang sama, petani hanya bisa memproduksi 2 ton. Jika harganya Rp 5 ribu per kg mereka hanya bisa dapatkan Rp 10 juta sekali panen.

“Idealnya, harga untuk kedelai satu setangah kali harga beras. De­ngan harga tersebut sudah di­pas­tikan margin keuntungan akan sangat bagus,” katanya.

Menurutnya, berdasarkan pe­nelitian Litbang Kementan, pro­duksi kedelai bisa mencapai 2,7 juta ton per hektar. Tapi sekarang ini rata-rata produksi nasional 1,5 juta ton. Karena itu, pihaknya akan melakukan roadmap ulang.

Kepala Badan Ketahanan Pa­ngan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengakui, pro­duktivitas kedelai nasional da­lam li­ma tahun terakhir stagnan. Saat ini, produksi kedelai nasio­nal hanya 779.000 ton per tahun, se­mentara kebutuhan nasional 2,2 juta ton per tahun. “Lebih banyak impornya,” katanya.

Suryana mengatakan, situasi itu terjadi lantaran banyak faktor, se­perti peningkatan jumlah pen­du­duk, alih fungsi lahan pertanian dan rendahnya harga kedelai.

Direktur Institute for Develop­ment of Economics and Finance (In­def) Enny Sri Hartati menga­takan, keinginan pemerintah un­tuk bisa swasembada kedelai pa­da 2014 hanya mimpi. Pasalnya, ke­bijakan pemerintah tidak pro ter­hadap peningkatan dan keseh­jahteraan petani.

“Kalau kebijakannya masih se­perti sekarang, rasa-rasanya kayak mimpi, kecuali ada upaya lang­sung yang fundamental. Yang pen­ting itu langkah konkret, bukan omong doang (omdo)” katanya.

Enny mencontohkan, kebija­kan pembebasan bea masuk (BM) im­por ke­delai-lah yang membuat pro­duksi kedelai nasional sulit me­ningkat. Padahal, BM itu bisa digunakan untuk pem­be­rian in­sentif benih kualitas ung­gul guna memperbaiki hasil kedelai.

HPP Kedelai

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perda­ga­ngan Gunaryo mengatakan, pi­hak­­nya sedang mendalami usu­lan dari para perajin tahu dan tem­pe yang menginginkan d­ite­­­rapkan­nya Harga Pokok Pen­jualan (HPP) kedelai. Hal itu dilakukan untuk meredam fluk­tuasi harga kedelai.

“Menurut petani HPP-nya pa­ling tidak Rp 7.000 per kilo­gram. Ini juga disambut baik oleh koperasi perajin tahu tempe,” ujar Gunaryo.

Dia juga menambahkan, yang paling penting bagi perajin tahu tempe adalah harga kedelai yang tidak naik-turun atau ber­fluktuasi dalam rentang waktu yang pen­dek. Saat ini, para pe­tani kedelai su­dah ada yang mampu mening­katkan produksi hingga 2,5 ton per hektar. Su­paya ada jaminan terus mena­nam, pemerintah harus mene­rapkan HPP. [Harian Rakyat Merdeka]