Proyek Rumah Wartawan Di Citayam Makin Nggak Jelas

Sebab, kini Men­teri Perumahan Rak­yat (Men­pera) Djan Faridz malah men­janjikan perumahan war­tawan di wilayah Bojong Gede, Bogor, siap untuk di­ba­ngun. Menurutnya, masalah la­han dan per­izinannya, tak kun­jung rampung di Citayam. Pro­yek peru­ma­han wartawan pun bakal molor.

“Tanah di Citayam masih ber­masalah, dipindahkan ke Bojong Gede, Bogor. Lahannya memang sudah ada yang menawarkan, tapi masih dilakukan peninjauan,” kata Djan di Jakarta, kemarin.

Djan menambahkan, program ini nantinya tidak akan meng­gu­nakan jasa pengembang, ka­rena alasan margin yang terlalu tinggi hingga sulit untuk men­dapat har­ga yang lebih murah untuk satu unit rumah wartawan.

“Kita akan menunjuk kon­traktor yang cuma mengambil untung dari kegiatan kons­truk­sinya. Soal lahan, kita akan menunjuk satu orang lagi yang akan mengurus tanahnya. Tar­getnya 3.000 unit dan harganya Rp 50 juta untuk tipe 36 dan tanahnya 72 meter persegi. Kalau bisa, tar­get tahun ini selesai,” ungkapnya.

Deputi Bidang Perumahan For­mal Kemenpera Pangihutan Mar­paung mengatakan, baik di wi­layah Parung Panjang maupun Bojong Gede hanya jadi alter­na­tif, untuk membangun proyek perumahan wartawan tersebut.

“Ya kan kalau alternatif berarti pilihannya bisa saja lebih dari sa­tu. Nggak ada masalah sebe­nar­nya, mengingat jumlah rumah yang akan dibangun sekitar 3.000 unit. Tapi, kalau tanah di Parung Panjang, saat ini harganya masih dihitung oleh Perumnas,” kata Paul, sapaan Pangihutan Mar­paung saat dihubungi Rakyat Merdeka, kemarin.

Paul mengaku, Kemenpera pe­kan ini masih akan mem­bicarakan lagi soal perumahan wartawan yang akan berlokasi di Citayam, Parung Panjang atau di Bojong Gede. “Perkembangan signifikan belum ada. Kalau ada, akan se­gera diinformasikan,” janjinya.

Anggota Komisi V DPR  Ris­wan Tony justru menilai, prog­ram Kemenpera kebanyakan hanya se­batas angan-angan saja. Seperti proyek perumahan war­tawan yang semula direncanakan diba­ngun di lokasi Citayam. Setelah itu, daerah Parung Pan­jang jadi pilihan. Kini, malah mau di­pin­dah lagi ke Bojong Gede, Bogor.

“Jujur aja ya, sebenarnya prog­ram perumahan wartawan, sam­pai detik ini saja belum pernah dibicarakan di Komisi V DPR. Berbeda dengan proyek rusuna­wa (rumah susun sewa) Cili­wung, yang memang merupakan prog­ram pemerintah dan status­nya bakal disewakan,” kata Po­litisi Partai Golkar ini.

Apalagi, dia melihat, Menteri Djan Faridz seperti bekerja sen­diri dan tidak mau menggu­nakan jasa pengembang, seperti Aso­siasi Pengembang Peruma­han dan Pemukiman Seluruh Indo­nesia (APERSI). Padahal, hal itu dilakukan oleh menteri se­be­lum­nya untuk memper­mudah proyek perumahan.

“Menteri di zaman Orde Baru juga meng­gunakan mekanisme itu agar target perumahannya berja­lan, tapi kenapa dia nggak mau,” katanya.

Riswan Tony mencontohkan, seperti program rusunawa Ci­li­wung yang dikhawatirkan tidak akan rampung hingga tahun 2014. Menurut dia, program Ke­menpera layaknya program Ko­misi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menutup satu kasus dengan kasus lain hingga bias dan mengiming-imingi program lain. [Harian Rakyat Merdeka]