Yang Mainin Harga, Punya Duit & Jaringan

“Bayangkan ada seorang petani mau menjual pro­duknya ke pasar, langsung di tengah jalan dicegat. Di borong semua produknya, lalu barang tersebut dijual lagi ke pa­sar. Pasti harganya akan dinaik­kan,” cetus­nya di Jakarta, kemarin.

Namun, dia mengakui, para pe­dagang sering jadi sasaran tem­bak maupun korban sidak, karena merekalah yang sering bersentu­han dengan konsumen. “Ketika harga naik, pedagang yang di­marah-marahin. Tapi mereka punya kekuatan apa nah kiosnya aja ukuran 2x1 meter,” timpal dia.

Ditanya solusi untuk mengen­dalikan harga, dia menyarankan agar pemerintah kembali “meng­hidupkan” Badan Urusan Logis­tik (Bulog). Sebab, di era peme­rintah Soeharto, Bulog sangat efektif ikut mengendalikan pasar. Tengkulak tidak bisa berkutik. “Tentu­nya dengan syarat, kalau (Bulog) dihidupkan lagi, jangan ada praktik-praktik korupsi seperti masa lalu,” sarannya.

Sementara Wakil Ketua Ko­misi IV DPR Firman Subagyo meng­u­sulkan fungsi Perum Bu­log dikuatkan kembali karena peranan BUMN itu sebagai pen­jamin ketersediaan pangan masih lemah dan lebih senang meng­impor daripada menyelamatkan petani.

Sesuai dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Peru­bahan atas Undang-Undang No­mor 7 Tahun 1996, menurut Fir­man, Bulog harus lebih di­berda­yakan. “Di dalam undang-undang yang lama, peranannya tidak spe­sifik dan terlalu umum,” ujarnya.

Politisi Beringin ini juga me­negaskan, fungsi Bulog harus di­perbaiki sebagai lembaga inde­penden dan bertanggung jawab pada ketahanan pangan. Ia me­nilai saat ini peran Bulog lebih mengarah pada bisnis. Bahkan, saat ini telah terjadi kerancuan ter­kait dengan harga patokan pe­merintah (HPP) karena Bulog tidak mengetahui pasti berapa HPP beras.  [Harian Rakyat Merdeka]