Menpera Sebaiknya Fokus Bangun Rumah Murah Saja

Proyek rusunawa sebaiknya diserahkan pada ahlinya, yakni Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang lebih berpengalaman dalam membangun gedung.

Saran itu dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch (IPW) Ali Tranghanda me­nyikapi takeover-nya proyek ge­dung rusunawa ke Kemenpera.

“Secara pengalaman, PU. Ke­napa Kemenpera ngebet mau ba­ngun rusunawa di sekitar ban­ta­ran kali tersebut. Ini patut diper­tanyakan, ada apa?” tanya Ali saat dihubungi Rakyat Mer­deka di Jakarta, kemarin.

Menurutnya, pembangunan ru­sunawa setinggi 30 lantai di ban­taran kali untuk warga ku­muh sa­ngat baik dan mulia. Na­mun ia khawatir, jika proyek itu di-ta­keover, program peru­ma­han akan terganggu. Seperti rumah murah untuk masyarakat ber­penghasilan rendah (MBR) yang be­lum juga terealisasi ka­rena masih terganjal masalah lahan.

“Ada baiknya Pak Djan fokus pada program perumahan yang ada. Jangan masuk ke ranah yang bukan kewenangannya, karena itu akan menambah angka back­log perumahan saja “cetus Ali.

Ali menyarankan, program ru­sunawa Ciliwung sebaiknya di­serahkan pada PU bersama Di­nas Sosial untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih efektif dan efisien.

Wakil Ketua Komisi V DPR bidang perumahan Muhidin Mo­­hamad Said akan membahas masalah ini karena sumber daya manusia (SDM) di Kemenpera juga terbatas.

“Jangan sampai mem­buat pe­rencanaan di luar kemam­puan. Enam lantai rusun saja sulit di­bangun, apalagi 30 lantai di kali Ciliwung,” sindir Muhidin.

Wakil Ketua Komisi V DPR Mulyadi menyatakan, harus ada koordinasi antara dua kemen­terian tersebut. Baginya, Ke­men­­terian PU lebih berpenga­laman dalam mem­bangun ge­dung.

Ia khawatir rencana pem­ba­ngunan gedung rusun 30 lan­tai terutama dari sisi budaya, ka­rena orang-orang yang biasa tinggal di gubuk harus naik lift.

“Butuh waktu untuk mem­be­rikan edukasi dan sosialisasi ke warga kumuh yang tinggal di ban­taran kali untuk tinggal di ru­sunawa. Jangan sampai nanti di­bangun akhirnya yang me­nem­­pati bukan MBR. Ini bukan per­soalan sederhana, perlu pe­ren­canaan yang matang su­paya pem­bangunan tersebut be­tul-betul dirasakan warga ku­muh,” tegas Mulyadi.

Deputi Bidang Pembiayaan Kemenpera Sri Hartoyo menya­ta­kan menghormati per­bedaan pen­dapat dalam pro­yek rusunawa senilai Rp 5,6 tri­liun di bantaran kali Ciliwung ter­sebut.

“Besaran dana masih tahap pe­ngajuan atau belum final dan se­muanya diserahkan pada DPR. Tapi yang jelas, kami op­timis bisa merealisasikannya pada 2014 un­tuk rusunawa Cili­wung,” kata Sri saat dihubungi Rakyat Mer­deka, Selasa (3/7).

Menpera Djan Faridz sebe­lum­nya menga­takan, proyek Ci­li­wung meru­pakan bagian dari Rencana Kerja Kemenpera ber­da­sarkan Rencana Kerja Pe­me­rintah (RKP) Tahun 2013 di an­tara program prioritas.

“Program ini termasuk Di­rektif Presiden dan penugasan khusus. Selain penanganan Wa­duk Jati Gede, percepatan pem­bangunan Pa­pua dan Papua Barat, juga Pro­gram Pro Rakyat Klaster IV. Yaitu Program rumah sangat murah dan rumah murah dengan total ke­bu­­tuhan 44 tower dengan dana Rp 5,8 triliun,” jelas Djan. [Harian Rakyat Merdeka]