Mau Jual BBM Non Subsidi Mestinya Ajak Agen Industri

RMOL. Pemerintah menargetkan program penghematan bahan bakar minyak (BBM) subsidi akan mendongkrak penjualan BBM non subsidi.

“Kita harapkan program peng­he­matan BBM dapat mengurangi kon­sumsi premium dan mening­katkan penjualan BBM non sub­sidi,” ujar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik di Jakarta, Jumat (22/6).

Wacik mengatakan, pada tahap awal penghematan penjualan BBM non subsidi berhasil di­dongkrak 8,5 persen. Dia pun op­timis sampai akhir tahun tingkat penjualan meningkat lagi.

Vice President Corporate Co­mmunication Pertamina M Ha­run mengatakan, pemerintah menar­getkan penjualan BBM non sub­sidi tembus 1,7 juta kiloliter (KL) di 2012 ini.

Untuk tahun lalu, kata Harun, Pertamina berhasil mendis­tribu­sikan BBM non subsidi 1,4 juta KL. Pertamax yang didis­tribu­sikan di pasar domestik diolah di Kilang Balongan, Jawa Timur.

Namun, pengamat perminya­kan Sofyano Zakaria mengata­kan, penjualan BBM non subsidi su­lit naik jika disparitas harga de­ngan subsidi masih tinggi. Apa­lagi, aturan yang ada juga tidak ber­pihak, seperti Peraturan Men­teri (Permen) ESDM No.16 Ta­hun 2011 tentang kegiatan pe­nya­luran BBM, malah melemah­kan pen­jualan bensin non subsidi.

“Aturan itu kontra produktif de­ngan upaya pemerintah mene­kan BBM bersubsidi,” kata Sofyano.

Ketidakberpihakan itu bisa di­li­hat dari tidak dimasukkannya lem­baga penyalur agen BBM in­dustri dalam aturan tersebut. Padahal, agen tersebut tugasnya untuk mensuplai pasokan ben­sin non subsidi ke industri.

Apalagi dalam pasal 3 ayat 3 disebutkan, penyalur seperti Mo­bile Bunker Agent (MBA), Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Umum (SPBU), Premium Solar Package Dealer (PSPD), Agen Minyak Ta­nah (AMT), dilarang menyalur­kan BBM lebih dari satu Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (BU-PIUNU).

“Aturan ini mengganggu kebe­radaan Pertamina sebagai BUMN dan Patra Niaga (anak usaha per­tamina) yang menya­lurkan ben­sin non subsidi,” katanya.

Sebab, kata dia, selama ini Per­tamina dan Patra Niaga berjalan ber­sama melayani penjualan BBM non subsidi kepada ma­syarakat melalui lembaga pe­nya­lurnya MBA dan Agen BBM In­dustri. Kondisi ini membuat pe­saingnya gerah.    

Karena itu, dia meminta pe­merintah untuk merevisi aturan ter­sebut. Seharusnya, pemerintah juga melahirkan peraturan yang bisa memberi kemudahan bagi badan usaha dan penyalur da­lam menjalankan bisnis BBM non subsidi, karena kondisi ter­sebut bisa menekan subsidi.

Sofyano juga meminta Menteri ESDM memperjuangkan agar Kementerian Keuangan meng­hapus PPN (pajak pertam­bahan nilai) bensin non subsidi bagi kapal asing yang datang ke In­donesia agar mau membeli bensin di In­donesia ketimbang beli dari Si­ngapura. “Jika ini dilakukan oleh pe­merintah, bisa meng­ha­silkan devisa yang sangat besar bagi ne­gara,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]