Pembatasan Mobil CC Kecil Batal Karena Tekanan ATPM?

“Terus terang ini (pembatasan) di lapangan sudah kami uji coba dengan Permen (Peraturan Men­teri), tapi itu akan sulit,” kata Men­­teri Energi Sumber Daya Mi­neral (ESDM) Jero Wacik, kemarin.

Menurut dia, jika aturan itu di­ber­lakukan secara saporadis tak akan berjalan maksimal ka­rena di beberapa daerah masih ada yang tidak menjual pertamax. Ka­re­nanya, untuk sementara ini pe­­me­rintah menunda rencana pem­­ba­tasan mobil pribadi sampai da­pat formula yang terbaik.

“Jadi ja­­­ngan tanya-tanya itu lagi, se­men­­tara tidak akan diadak­an pem­­ba­tasan yang menggu­nakan ka­­pasitas (CC) apalagi berdasar­kan tahun,” tegas Wacik.

Menurut menteri dari Partai De­mokrat itu, banyak sekali atu­ran yang sulit dikendalikan di la­pangan. Khusus pembatasan de­ngan kapasitas atau dengan ta­hun, sementara ditunda sampai waktu yang tidak bisa ditentukan.

Meski begitu, pemerintah akan melakukan pembatasan ken­da­raan dinas pemerintahan, BUMN dan BUMD “minum” premium. Ken­daraan untuk pertambangan dan perkebunan juga dilarang meng­gunakan BBM subsidi.

Sebelumnya, pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk kendaraan pribadi yang mempunyai kapasitas 1.300 CC ke atas. Tapi belakangan ka­pasitas mesin dinaikkan menjadi 1.500 CC ke atas. Waktu pelaksa­naan yang awalnya akan dilaku­kan 1 Mei pun terus mundur.

Maju mundurnya pembatasan BBM itu menimbulkan kabar ti­dak sedap. Kabarnya, rencana pem­batasan BBM diba­talkan karena tekanan dari pa­ra Agen Tunggal Pe­megang Tung­gal Me­rek (ATPM). Apalagi sejak di­umumkan rencana pem­batasan mobil berdasarkan ka­pasitas me­sin, para pengusaha mo­bil itu langsung melakukan kun­jungan ke sejumlah menteri bi­dang eko­nomi, termasuk menteri ESDM.

Menanggapi itu, Wacik  mem­bantah ada tekanan dari para ATPM terkait penun­daan pelak­sanaan pembatasan BBM dengan kapa­sitas mesin di atas 1500 CC.

“Tidak ada tekanan ke saya dari ATPM. Mereka tidak bisa me­nekan saya. Yang bisa tekan saya cuma rakyat,” tegasnya.

Ketua I Gabungan Industri Ken­daraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) Jongkie D Sugiarto juga mem­bantah adanya tekanan kepada pemerintah untuk mem­batalkan pembatasan BBM sub­sidi buat mobil dengan ­kapasitas mesin 1.500 CC ke atas.

“Tidak ada tekanan kepada pe­merintah untuk pembatalan,” ujar Jongkie di Jakarta, kemarin.

Namun, kata Jong­kie, konse­kuensi dari pembatasan itu akan berdampak pada me­ning­katnya subsidi. Karena itu, dia me­ng­usul­kan pemerintah mem­per­cepat program konversi BBM ke gas.

Dikatakan, pihaknya juga sudah mengusulkan kepada prinsipal untuk memproduksi kendaraan dilengkapi dengan converter kit.

Direktur Indonesia Monitoring Center (IMC) Supriansa berpen­dapat, pembatalan ini mem­per­lihatkan tidak adanya kese­riusan dari pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM subsidi. Menu­rut dia, dengan terus di­tunda-tun­danya pembatasan, menyebab­kan bengkaknya ang­garan. [Harian Rakyat Merdeka]