Menteri BUMN Diminta Tancap Gas Bikin Holding Karya

Dia pun berpesan, agar Men­teri Dahlan memperhatikan BUMN karya yang jumlahnya lebih dari 10.

“BUMN karya itu harus dibuat holding, kalau tidak di-merger kan saja. Buat apa banyak-banyak BUMN di sektor yang sama. Itu yang harus dikerjakan oleh Dahlan agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di BU­MN,” cetusnya saat dikontak Rakyat Merdeka, kemarin.

Sementara Ketua Komisi VI DPR Air­langga Hartanto menghimbau, perampingan BUMN ini harus dengan perencanaan dan blue­print yang jelas. Tanpa blue­print yang jelas, rightsizing itu akan sulit dan kemungkinan nantinya tidak akan berhasil.

“Korporasi ini kan milik ne­gara, maka harus ada transparansi dan keterbukaan informasi ke­pada negara. Misalkan pergantian direksi dan restrukturasi harus melalui melalui mekanisme dan sistem yang sesuai,”pintanya ke­pada Rakyat Merdeka.

Menurut dia, urusan korpo­rasi dan masalah pemegang sa­ham harus dikelola dengan stra­tegi yang tepat. Tujuannya, agar peru­sahaan yang tergabung dalam holding punya daya saing dan  mampu bekerja se­cara mak­simal.

Pendapat berbeda terlontar dari anggota Komisi VI DPR Emil Abeng. Dia menilai right­sizing BUMN berjalan lamban. “Pro­gram itu sudah dibuat oleh men­teri BUMN pertama. Seha­rus­nya sudah terlihat sejak Ja­nuari 2012. Kalau sekarang baru di­matang­kan, itu telat, dan harus dikebut,” tegas anak bekas Menteri BUMN Tanri Abeng. Dia juga menyarankan agar BUMN mem­percepat hol­ding BUMN. Selain itu dia meng­ha­rapkan ada sedi­kitnya lima hol­ding BUMN.

“Tidak perlu ba­nyak yang pen­ting bisa masuk top perusahaan dunia. Mekanisme hol­ding ini saya kira sangat mung­kin dan mudah kalau di­jalankan secara profesioinal,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]