Pembangunan Kilang Molor, Impor BBM Bakal Bengkak

RMOL. Rencana pembangunan kilang minyak (revinery) untuk menekan angka impor BBM di dalam negeri belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga kini pemerintah masih berkutat pada masalah studi kelayakan proyek kilang BBM.

Untuk diketahui, ada dua in­vestor yang akan melakukan pem­bangunan kilang di Indonesia yaitu Saudi Aramco untuk Proyek Ki­lang Tuban dan Kuwait Pe­troleum International Company untuk Proyek Kilang Balongan.

“Masih diperlukan waktu sedikit untuk memperbaiki (studi kela­yakan) tadi. Yang sedang di­buat Pertamina, sedang di­leng­kapi dan setelah selesai nanti di­rapatkan dalam forum utama de­ngan wakil presiden dan menteri-men­teri terkait,” ujar Menteri Per­industrian (Menperin) MS Hi­dayat seusai memberikan peng­hargaan peni­laian kinerja ke­pada unit kerja ter­baik di kantornya, kemarin.

Hidayat mengatakan, nilai in­vestasi untuk pembangunan ki­lang itu masing-masing meng­ha­biskan lebih kurang 10 miliar dolar AS atau sekitar Rp 90 triliun. Investasi kilang ini komprehensif dengan petrokimia dan turunannya.

Dikatakan Hidayat, selama ini ada tiga negara penghasil minyak men­tah yakni Iran, Saudi Arabia, dan Kuwait. “Yang Iran juga per­nah kita coba tapi gagal karena masalah non bisnis,” jelasnya.

Kendati begitu, pemerintah akan mencoba menggolkan pem­bangunan kilang tersebut dengan kedua investor itu.

Menurut Hidayat, pembangu­nan kilang tersebut memerlukan in­sentif. Hasil kilang tersebut akan menambah pasokan BBM Per­tamina dan yang paling pen­ting juga akan ada produk-produk turunannya yakni petrokimia sampai yang paling hilir.

“Ini bisa menjadi peluang produk turunan petrokimia, tentu akan menghasilkan banyak sekali perusahaan investasi baru untuk joint dan menghasilkan tenaga kerja baru,” papar menteri asal Partai Golkar ini.

Dia mengaku, saat ini Perta­mina sedang melengkapi ber­kas­nya. Terkait dengan permintaan dari kedua investor yang minta ada tambahan insentif, Hidayat me­ngatakan masih harus dine­go­siasikan dengan kemampuan pe­merintah.

Menurut Hidayat, pemerintah hanya akan memberikan tax holiday kepada perusahaan induknya. Sedangkan perusahaan turunannya tidak akan diberikan.

Vice President Corporate Communication Pertamina M Harun mengungkapkan, saat ini pihaknya masih membicarakan kerja sama pembangunan kilang dengan investor tersebut. Namun, rencana pembangunan kilang ter­sebut tergantung dari pemerintah. Se­bab, para investor meminta di­berikan insentif fiskal untuk membangun kilang itu.

Harun mengatakan, insentif yang diminta adalah soal pe­ngem­balian modal investasi. “Me­mang prosesnya lama, ka­rena insentif fiskal ada di pe­me­rin­tah. Jika pemerintah mau me­nu­ruti semua bisa langsung jalan. Ta­pi pe­merintah masih ingin ada ne­go­siasi lagi soal itu,” kata Harun

Dia menegaskan, pem­ba­ngu­nan kilang minyak baru sa­ngat penting untuk menekan impor BBM. Saat ini pemerintah masih harus melakukan impor BBM sebesar 550 ribu barel per hari untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Dia mengingatkan, jika peme­rintah tidak membangun kilang baru maka kapasitas impor akan men­jadi lebih besar lagi. Dite­gaskan dia, ketergantungan ter­hadap impor produk tidak bagus, ka­rena itu ke depannya peme­rintah harus mengamankan paso­kan energi dan itu harus disiapkan dari sekarang.

“Jika dua kilang itu bisa ber­operasi cepat, maka pada 2018, kita tidak perlu impor BBM lagi. Kita hanya perlu mengolah crude di sini dan akan memberikan nilai tambah dengan menyerap banyak tenaga kerja di daerah,” jelas Harun.

Kedua kilang itu, menurutnya, akan menghasilkan BBM 600 ribu barel per hari dan itu bisa menam­bah suplai BBM Pertamina.

Untuk diketahui, Kuwait Pe­troleum International Com­pany (KPC) untuk Proyek Kilang Ba­longan meminta tambahan in­sentif selain tax holiday. KPC juga meminta insentif pem­be­basan bea masuk untuk peralatan, teknologi, katalis, dan bahan-ba­han kimia untuk proyek pe­ngem­bangan Kilang Balongan. Se­dangkan, Saudi Aramco sudah ti­dak lagi mempersoalkan ke­ter­sediaan insentif untuk proyek pem­ba­ngu­nan Kilang Tuban. Aramco ma­salahnya hanya lahan saja. [Harian Rakyat Merdeka]