Mau Kucurin Subsidi Transportasi Kok Tunggu Harga BBM Naik Sih

Menurut Dirjen Perhubungan Darat (Hubda) Kemenhub Suroyo Alimoeso, dengan ditundanya kenaikan harga BBM otomatis subsidi transportasi juga ditunda.

“Tapi dana Rp 5 triliun itu tidak akan dikemana-manakan. Dana tersebut akan disimpan terlebih dulu sebelum adanya kenaikan BBM bersubsidi,” katanya ke­pada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meski begitu, Kemenhub akan terus berupaya membantu ang­kutan umum. Yang paling penting bagaimana melakukan pere­majaan angkutan.

Suroyo berpendapat, pere­majaan dan pembangunan in­frastruktur baru bisa dilakukan jika ada kenaikan BBM subsidi.

“Kalau tidak ada kenaikan, subsidi itu mandek. Tetapi pere­majaan itu akan kita coba dengan cara lain. Kita akan berkoordinasi dengan Kemenkeu untuk mem­perbaiki angkutan umum pasca ditundanya kenaikan BBM,” jelasnya.

Dia mencontohkan pe­ngem­ba­ngan infrastruktur pelabuhan pe­nyeberangan Merak-Ba­kau­heni yang akan terus dilakukan. Dian­taranya pembangunan Der­maga VI yang sudah masuk pro­ses fi­nalisasi. Proyek ini meru­pakan sa­lah satu cara untuk meng­an­ti­si­pasi per­tumbuhan arus penumpang.

Pengamat transportasi dari Uni­versitas Trisakti Yayat Su­priatna menilai, pemerintah ter­lambat membangun infrastruktur trans­portasi. Begitu juga dengan pem­ben­tukan sistem transportasi ang­kutan massal sebagai salah satu kunci pengurangan subsidi BBM.

“Pemerintah harusnya sudah sejak awal mengambil ancang-ancang mengurangi subsidi yang diikuti perbaikan,” kata yayat.

Menurutnya, pemerintah harus segera melakukan efisiensi ang­garan secara besar-besaran. Khu­susnya pada anggaran yang di­anggap tidak mendorong kinerja prestasi dalam layanan publik.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah sigap menanggapi pembangunan dan peremajaan transportasi meski risiko po­litiknya sangat besar.

“Pembangunan sarana dan prasarana transportasi telat lan­taran tidak ada niat dari pe­me­rintah. Masa subsidi transportasi ngucur nunggu kenaikan BBM subsidi,” sindirnya.

Anggota Komisi V DPR Saleh Husein mengingatkan pe­me­rin­tah terkait keterlambatan pem­ba­ngunan infrastruktur transportasi akibat penundaan subsidi trans­portasi. Dia mendesak perbaikan dan pembangunan infrastruktur transportasi seperti yang dijan­ji­kan kepada DPR terus dilakukan.

“Pemerintah harus tetap me­la­kukan pembangunan inf­ra­struk­tur sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa terus berjalan dengan baik,” kata Saleh.

Terkait subsidi transportasi yang tertunda, Saleh meng­ang­gap itu merupakan kompensasi ke­naikan harga BBM bersubsidi yang lebih banyak ditujukan ke­pada penambahan dana public ser­vice obligation (PSO) dan insentif bagi angkutan umum. [Harian Rakyat Merdeka]