Pembatasan Premium Bikin Bingung Pengusaha SPBU

Kritikan tersebut disam­pai­kan bekas Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menanggapi pe­me­rintah yang kembali me­wa­ca­nakan akan melakukan pem­ba­tasan penggunaan BBM subsidi untuk mobil dengan kapasitas mesin di atas 1300 CC.

“Apapun itu nanti bentuknya, laksanakan saja. Capek de­ngar­nya. Pemerintah kan gitu, kalau ada kritis, mudur lagi. Nggak bo­leh itu,” ujar JK di Jakarta, kemarin.

JK yang juga Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) mengatakan, pemerintah sudah hampir satu tahun merencanakan penghematan. Mulai dari pem­batasan sampai menaikkan harga, tapi hingga kini belum ada satu pun kebijakan yang terealisasi.

“Dalam negara itu yang pen­ting dilaksanakan. Pemerintah kita terlalu, terlalu banyak wa­cana,” sindir bekas Ketua Umum Partai Golkar itu.

JK juga mempertanyakan ren­cana pemerintah yang akan me­lakukan pembatasan BBM ber­subsidi untuk mobil kapasitas mesin di atas 1.300 CC ke atas. Menurutnya, mobil kelas ini juga banyak dimiliki orang-orang kaya sebagai mobil kedua atau bahkan ketiga. Artinya, pem­batasan BBM berdasarkan 1.300 CC belum tentu tepat sasaran untuk mengurangi konsumsi BBM subsidi oleh orang kaya.

Hal senada disampaikan Ketua Umum Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Eri Purnomohadi. Dia menilai, saat ini terlalu ba­nyak wacana yang dikeluarkan pe­merintah untuk menekan kon­sum­si BBM. Menurutnya, ke­ti­dak­pastian itu membuat para pe­ngusaha pom bensin menjadi bingung.

“Sebelumnya kan pemerintah merencanakan untuk melakukan pem­batasan, tapi kemudian diba­talkan dan lebih memilih opsi kenaikan. Sekarang mereka mau lakukan lagi pembatasan. Ini kan buat kami bingung,” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Ja­karta, kemarin.

Ia menilai, pemerintah tidak pernah percaya diri mengambil kebijakan BBM. Karena itu, tidak aneh jika kebijakan soal BBM ini terus berubah-ubah. Akibat tidak adanya kepastian dalam kebi­jakan penghematan itu membuat banyak pengusaha pom bensin yang rugi.

Eri menjelaskan, saat rencana pertama pemerintah melakukan pembatasan BBM, banyak pe­ngusaha pom bensin yang sudah melakukan investasi dengan me­nambah dispenser pertamax. Tapi kenyataan pemerintah tidak jadi melaksanakannya. “Itu mem­buat pe­ngusaha sekarang kesu­litan dana, apalagi jualan per­tamax ti­dak laku karena mahal,” jelasnya.

Ia juga menilai, kebijakan pe­merintah yang akan melakukan pelarangan penggunaan BBM subsidi untuk mobil kapasitas mesin di atas 1300 CC tidak akan berjalan mulus, karena penga­wasannya sulit. Apalagi, Xenia atau Avanza yang bermesin 1300 CC dan 1500 CC mirip ben­tuk­nya.

Karena itu, pemerintah perlu membuat petunjuk teknis soal itu, jangan hanya mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) pembatasannya saja. “Kami para pengusaha sih mengusulkan kenaikan harga saja sebesar Rp 500 per liter. Itu simple dan tidak perlu pengawasan,” jelasnya.

Ia juga melihat, kebijakan pelarangan mobil kapasitas mesin 1300 CC ke atas tidak akan berjalan maksimal, karena ke­bijakan ini akan mudah dipo­litisasi. “Intinya, kebijakan itu kan melarang mobil bermesin 1300 CC ke atas beli premium dan memaksa mereka meng­gu­nakan pertamax yang harganya sudah diserahkan ke pasar. Ini pasti menimbulkan banyak pe­nolakan,” katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wa­cik mengatakan, pemerintah masih memfinalisasi aturan pela­rangan mobil dengan kapasitas mesin tertentu untuk membeli bensin premium. “Masih disusun, ada beberapa usulan, ada 2.000 CC ke atas, 1.500 CC ke atas, 1.300 CC ke atas yang tidak boleh membeli BBM bersubdi,” kata Wacik, di Jakarta, kemarin.

Dia mengatakan, kebijakan tersebut bertujuan untuk mene­rapkan azas keadilan. Sebab, selama ini BBM subsidi banyak di­nikmati oleh kalangan mene­ngah ke atas. [Harian Rakyat Merdeka]